Wajib Kerja Konsekwensi Profesi Kedokteran

24-03-2012 / KOMISI X

 

            Wakil Ketua Komisi X DPR H. Syamsul Bachri dihadapan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menyampaikan, wajib kerja merupakan konsekwensi atau apresiasi kepada negara atas berbagai hal yang diperolehnya selama menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Oleh karena itu, wajib kerja merupakan suatu konsekwensi yang harus ditanggung oleh mahasiswa apabila dia lulus nanti.

            Syamsul Bachri menyampaikan hal itu saat kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Jatim dalam rangka uji publik terkait dengan RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

Syamsul mengatakan, profesi kedokteran adalah profesi yang sangat khusus dan dalam pelaksanaannya membutuhkan kehati-hatian. Selain itu, pendidikan kedokteran membutuhkan biaya yang sangat tinggi, investasi negara dalam hal pendidikan kedokteran sangat tinggi dan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa kedokteran terhadap penyelenggaraan pendidikan itu banyak ditanggung oleh negara/pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

            Oleh karena itu, UU ini memang harus menegaskan hak dan kewajiban dokter apabila mahasiswa kedokteran telah lulus nantinya untuk bisa mengambil keputusan apa konsekwensi dari profesi kedokteran. Terutama, katanya, bagi mereka yang mendapat bea siswa, mendapat ikatan dinas dari negara pada saat mereka pendidikan.

            RUU ini, kata Syamsul, mengatur lulusan mahasiswa kedokteran yang masuk melalui ikatan dinas,  untuk melaksanakan wajib kerja. Lulusan yang tidak menunaikan ikatan dinas, wajib kerja sarjana atau pegawai tidak tetap akan dikenakan sanksi.

            “Saya rasa mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak akan keberatan melaksanakan wajib kerja di daerah-daerah terpencil sebagai bentuk apresiasi dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara,” katanya.

            Apalagi mengingat, persebaran dokter-dokter di wilayah Indonesia sangat timpang sekali, terutama di kabupaten/kota terpencil, terluar, atau di daerah perbatasan. 

            Untuk memberikan dorongan semangat bagi dokter-dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) ini tentu saja Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan dari dokter-dokter tersebut dengan memberikan insentif.

            Insentif ini nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan insentif ini harus didorong secara tegas dan berpihak kepada doketer yang memang akan bertugas di daerah terpencil tersebut.

Jadi dalam hal ini, PP nya yang harus diperkuat dan kunci keberhasilan dari RUU ini terletak di PP nya,” tambah Syamsul.

Syamsul menambahkan, terhadap dokter-dokter yang bertugas didaerah terpencil , Pemerintah harus betul-betul memperhatikan kesejahteraan mereka. Jangan sampai mereka sudah jauh-jauh bertugas di daerah terpencil tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan. Hal inilah yang sering membuat dokter-dokter tersebut enggan untuk bertugas di daerah tersebut. 

            Bagaimana dengan mahasiswa kedokteran yang pembiayaan pendidikannya  seluruhnya ditanggung sendiri, apakah mereka juga wajib melakukan wajib kerja?

Dalam hal ini menurut Syamsul, ini masih menjadi perdebatan panjang yang sampai sekarang masih belum selesai.  Namun dia berharap, hasil pembahasan bagi mahasiswa tersebut dapat mencerminkan sesuatu yang berkeadilan dengan konsekwensi-konsekwensi tertentu dan tetap memiliki empati yang tinggi bagi mahasiswa tersebut terhadap profesinya sebagai seorang dokter. (tt) foto:tt/parle

           

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...