Pemprov Gorontalo Minta Bandara Jalaluddin Jadi Embarkasi Haji Penuh

17-04-2012 / KOMISI VIII

      Gubernur Provinsi Gorontalo Ruslie Habibie mengharapkan ada kepastian Bandara Jalaluddin Gorontalo untuk ditingkatkan dari  Embarkasi Haji Antara (EHA) menjadi Embarkasi penuh.

     Ruslie minta hal tersebut untuk diperjuangkan Komisi VIII DPR RI melalui Kementerian Agama sebagai mitra kerja untuk bisa mengatasi rombongan haji dari Gorontalo.

    Permintaan tersebut disampaikan Rusli saat menerima Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro di Gedung Wanita Balelimbui,Gorontalo, Senin Malam (16/4)

Ketua DPRD Gorontalo Marthen A Taha yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menerangkan bahwa sejak 2008 Bandara Jalaluddin sudah menjadi EHA. Seluruh pengurusan haji dan asramanya di urus di Gorontalo.

"Dengan adanya EHA waktu perjalanan menjadi sedikit. Hanya meninap semalam di asrama Gorontalo, keesokannya langsung berangkat ke Makasar. Di Makasar hanya pindah pesawat, langsung terbang menuju Jeddah," papar Marthen.

Berbagai persyaratan dari Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan belum bisa dipenuhi. PAsalnya Bandara Jalaluddin belum bisa didarati pesawat berbadan besar, demikian pula dengan terminalnya masih sangat terbatas.

Namun dari sisi pengurusan haji dan asrama Pemerintah Daerah telah berusaha memenuhi persyaratannya dengan membangun kamar sampai mencapai jumlah yang ditentukan dari anggaran APBD.

Yang menjadi masalah saat ini adalah bandara ex bandara hasanuddin yang digunakan untuk jemaah haji sudah tidak bisa digunakan lagi karena akan dialihfungsikansedangkan bandara hasanudin baru tidak bisa digunakan untuk haji.

Ketua Tim Komisi  VIII Gondo Radityo Gambiro menjawab bahwa permintaan tersebut juga diminta oleh Bandara di Nusa Tenggara Barat. "Kami akan berusaha mempertanyakan hal tersebut, namun tidak hanya masalah bandara tapi juga dengan peningkatannya," kata Gondo. (sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Setujui Anggaran 2021 Kemensos Rp 92 triliun
23-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memanfaatkan anggaran sebesar Rp 92...
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
23-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan rencana Menteri Agama Fachrul Razi menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)...
Legislator Dukung KPPPA Ciptakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Berwirausaha
22-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mendukung rencana Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menciptakan pelatihan kewirausahaan khusus...
Komisi VIII Fokus Bahas RUU Penanggulangan Bencana
22-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana menjadi fokus utama Komisi VIII DPR RI sebagai...