Bahas Subsidi BBN, Komisi VII Panggil Dirjen Migas DESDM

27-05-2009 / KOMISI VII
Untuk membahas besaran subsidi Bahan Bakar Nabati, Komisi VII DPR mengundang Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Evita Legowo. Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Farial (F-PPP) yang memimpin Rapat Dengar Pendapat tersebut mengatakan, Komisi VII akan membahas besaran subsidi untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan Menteri ESDM pada pertemuan yang akan datang. Hal tersebut dikatakan Ahmad Farial saat membuka RDP dengan Dirjen Migas DESDM, PT. Pertamina, dan PT. PLN, di DPR, Rabu (27/5). “Komisi VII DPR bersama pemerintah akan menentukan besaran subsidi Bahan Bakar Nabati untuk tahun 2010,” ujar Ahmad Farial. Dalam penjelasannya kepada Komisi VII DPR, Dirjen Migas DESDM, Evita Legowo menjelaskan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) mengusulkan subsidi untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) tahun 2010 Rp 2.000 per liter. "Ini baru usulan saja, dengan pertimbangan fluktuasi harga minyak mentah dunia yang terus meningkat," ujar Evita Legowo. Dia menuturkan, untuk campuran bioethanol ke premium sebesar satu persen dibutuhkan volume 214.541 Kiloliter (KL) dengan kebutuhan tambahan subsidi Rp 429,08 miliar dan campuran biodiesel sebesar lima persen dengan volume 562.534 KL dengan kebutuhan tambahan subsidi Rp 1,12 triliun sehingga total subsidi Rp 1,55 triliun dengan volume BBN 777.075 KL. Namun, Evita menekankan subsidi akan diberikan jika harga pokok BBN lebih tinggi dari pada harga pokok BBM (MOPS/Mean of Platts Singapore) sehingga ini tidak tetap. Sedangkan untuk realisasi subsidi BBN hingga April lalu, menurut dia, untuk biodiesel Rp 99,37 miliar dan realisasi subsidi BBN Rp 1,50 miliar sehingga total realisasi penggunaan subsidi BBN hingga April Rp 108,7 miliar. Lebih lanjut, dia mengatakan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah guna menyukseskan program mandatory BBN, pihaknya telah menyiapkan peraturan-peraturan di antaranya revisi Peraturan Presiden No.71/2005 tentang Penyediaan Bahan Bakar Tertentu, Penetapan Harga BBN serta Penetapan Tim Harga BBN. "Untuk revisi pepres targetkan Juli rampung," tuturnya. Evita menambahkan, saat ini pemerintah menghadapi tiga permasalahan yang dalam mendistribusikan bahan bakar nabati (BBN). Permasalahan tersebut yakni, mempunyai harga lebih tinggi dari bahan bakar fosil atau BBM. Kedua, produsen BBN banyak yang terpaksa mengurangi pasokan untuk pasar domestik, karena harganya kompetitif. Ketiga, pelaksanaan public service obligation (PSO) tidak memiliki alokasi anggaran untuk membeli BBM lebih tinggi dari harga patokan BBM. Saat ini, kapasitas produksi BBN untuk biodisel mencapai 2,9 juta kilo liter (kl), untuk pemanfaatannya bahan bakar PSO sebesar lima persen atau sekira 625,038 ribu kilo liter (kl). "Untuk bioetanol, kapasitas produksinya 215 ribu kl per tahun, sedangkan pemanfaatan bahan bakar PSO-nya, sebesar satu persen atau 206,389 ribu kl," ungkap Evita. Sementara selisih rata-rata harga BBM dan BBN untuk periode November 2008-Januari 2009, mencapai Rp610,08 per liter untuk itu usulan alokasi tambahan anggaran untuk BBN. Usulan alokasi tambahan anggaran subsidi untuk BBN bila harga pokok BBN lebih tinggi dari harga pokok BBN, yaitu rata-rata Rp1.000 per liter, jadi besarnya alokasi subsidi anggaran Rp831,427 miliar.(olly)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
21-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan...
Anggota DPR Beri Masukan untuk RUU EBT
20-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto memberikan sejumlah masukan terkait rancangan undang-undang energi baru terbarukan (RUU EBT) khususnya yang terkait...
Pemanfaatan Energi Nuklir Saat Ini Hanya untuk Pembangkit Listrik
19-10-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini...
Proyek Pengembangan PLTP Patuha Patut Diapresisasi
12-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Estimengapresiasi proyek pengembangan PLTP Patuha unit 1 dan 2. Ia menilai, proyek ini...