DPR Ingatkan Pemerintah Segera Serahkan Draf RUU KUHP dan KUHAP

13-06-2012 / KOMISI III

Berlarut-larutnya penyelesaian draf revisi RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) membuat anggota Komisi III kecewa. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki ‘induk’ dari aturan perundang-undangan yang merupakan warisan pemerintah penjajah Belanda ini.

“Zaman menteri Patrialis pemerintah berjanji draf diserahkan September tahun lalu, Menkumham sekarang janji awal tahun ini, kenapa masih ditahan terus. KUHAP era penjajah ini telah menzalimi bangsa kita karena tidak ada sanksi bagi penegak hukum yang sewenang-wenang. Kalau pemerintah tidak mampu DPR perlu ambil alih dengan usul inisiatifnya,” kata anggota Komisi III, Nudirman Munir dalam Rapat Kerja dengan Menkumhan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/6/12).

Martin Hutabarat dari FP Gerindra mengaku pesimis pemerintah dan DPR punya cukup waktu untuk membahas 2 RUU penting ini. Menurutnya dalam kondisi normal setidaknya diperlukan waktu 2 – 3 tahun untuk membahasnya, sementara tahun depan para politisi sudah mengalihkan perhatian pada persiapan pemilu.

“Oleh karena itu saya mengatakan berhentilah kita bicara tentang RUU KUHP dan KUHAP pada periode sekarang. Bapak menteri tidak perlu bicara lagi tentang itu dan kita juga tidak perlu menanyakannya lagi karena sudah tidak realistis. Sudah tidak mungkin DPR periode ini menyelesaikannya,” tandas wakil rakyat dari dapil Sumut ini.

Anggota FPDIP Nurdin mengingatkan pentingnya menyelesaikan dua undang-undang ini agar sinkronisasi dengan undang-undang lain dapat terjaga. Ia memberi contoh RUU Sistem Peradilan Anak yang sedang dibahas Komisi Hukum ini. Hasilnya dikhawatirkan akan berbeda karena induknya RUU KUHP direvisi belakangan.

Menkumham Amir Syamsudin menjelaskan sebenarnya draf revisi sudah selesai sejak 15 tahun lalu. Namum masih ada perbedaan persepsi terutama soal kewenangan upaya paksa diantara instansi penegak hukum. Ia berharap jalan buntu yang menghambat selama ini dapat dicarikan titik temunya.

“Ada beberapa pihak yang masih keberatan tentang kewenangan upaya paksa tadi. Sebelum masuk ke DPR tetap perlu ada kesepakatan, agar rancangan berhasil tentu perlu persiapan, perlu ada konsensus,bottle neck-nya disana,” papar menteri yang juga politisi Partai Demokrat ini.

Rapat kerja Komisi III DPR RI akhirnya menyimpulkan kembali mendesak pemerintah agar segera menyerahkan RUU KUHP dan KUHAP ke DPR RI. Surat resmi mengenai permintaan ini juga akan disampaikan kepada Presiden RI.

“Draf-nya sudah selesai biarkan persoalan politik hukum diselesaikan di parlemen. Kita berharap di era pemerintahan SBY dua UU penting ini tuntas, karena masyarakat benar-benar menunggunya,” kata Nasir Djamil, pimpinan sidang. (iky)foto:wy/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tugas Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan secara Profesional dalam Koridor Kode Etik
24-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry merespon keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Ketua KPK...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Perlu Diinvestigasi Mendalam
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA)...
Kurangnya Sipir Bukan Alasan Lemahnya Pengawasan di Lapas
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai kurangnya jumlah petugas penjaga lapas atau sipir dalam melakukan pengawasan terhadap...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Kelas I Tangerang Timbulkan Banyak Kejanggalan
24-09-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan peristiwa kaburnya narapidana (napi) terpidana mati warga negara asal (WNA) China...