Polda Papua Patut Mendapat Perhatian Lebih

15-06-2012 / KOMISI III

Tantangan tugas yang meningkat menjelang pelaksanaan beberapa pemilukada, meningkatnya kasus penembakan, luasnya area kerja di provinsi yang memiliki wilayah lima kali pulau Jawa adalah daftar panjang dinamikan kerja Polda Papua. 

Hal ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 14/6/12. Bagi Sayed Muhammad Mullady dari FPDIP sudah sepatutnya kebijakan anggaran APBN 2013 memberikan perhatian lebih kepada Polda Papua.

 “Kita mendapat input pada saat kunker Papua yang wilayahnya 5 kali pulau Jawa Polda-nya tidak memiliki helikopter. Jadi kalau ada masalah keamanan di Puncak Jaya, Kapolda hanya bisa berdoa  karena tidak ada fasilitas pendukung. Saya rasa Polda Papua harus diberikan fasilitas lebih melalui APBN 2013 ini,” tandasnya.

Anggota Komisi III dari FPKS Aboe Bakar Alhabsy menyampaikan keprihatinan terhadap kasus penembakan di wilayah paling timur Indonesia ini. Dua bulan terakhir terjadi 24 kasus, korbannya dari berbagai kalangan, pelajar, PNS, anggota Polri dan TNI. Ia meminta Kapolri memetakan permasalahan di Papua termasuk dugaan keterlibatan agen asing.

“Saya dengar disana sudah ada agen asing yang bermain, bahkan ada beberapa yang sudah ditangkap. Apa itu berarti ada kepentingan asing yang bermain di Papua,” imbuhnya.

Dewi Asmara dari FPG secara khusus menyoroti kinerja intelejen yang juga dimiliki kepolisian.  “Institusi intelejen yang ada di polri kenapa tidak maksimal dalam memetakan permasalahan ancaman gangguan kamtibmas di Papua ini, sehingga terkesan tidak mampu melakukan deteksi dini,” kata dia.

Disamping kepolisian satuan tugas intelejen lain  juga hadir di Papua, seperti dari Kopasus, BIN, Bais. Ia mempertanyakan koordinasi antar institusi untuk mendukung efektifitas kerja. Jangan sampai tambahnya negara seakan-akan membiarkan timbulnya satu kondisi untuk menjastifikasi Papua itu labil sehingga diperlukan pendekatan keamanan dan kondisi darurat.

Menjawab hal ini Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo memaparkan kepolisian berupaya optimal untuk mengedalikan kamtibmas di Bumi Cendrawasih. Aparat intelijen menurutnya telah bekerja terutama untuk mendukung informasi sehingga pekerjaan di lapangan dapat berjalan dengan baik.

“Fokusnya kita melokalisir pada lokasi kejadiannya, sementara wilayah yang lain seperti Jayapura tetap aman, masyarakat tetap melakukan kegiatan seperti biasa,” ujarnya. (iky)foto:wy/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tugas Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan secara Profesional dalam Koridor Kode Etik
24-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry merespon keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Ketua KPK...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Perlu Diinvestigasi Mendalam
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA)...
Kurangnya Sipir Bukan Alasan Lemahnya Pengawasan di Lapas
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai kurangnya jumlah petugas penjaga lapas atau sipir dalam melakukan pengawasan terhadap...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Kelas I Tangerang Timbulkan Banyak Kejanggalan
24-09-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan peristiwa kaburnya narapidana (napi) terpidana mati warga negara asal (WNA) China...