Komisi VII Minta Pemerintah Utamakan Kebutuhan Gas Dalam Negeri

02-06-2009 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie (F-PAN) meminta pemerintah mengutamakan kebutuhan gas dalam negeri dari pada melakukan ekspor. Hal tersebut ditegaskan Alvin Lie saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto (F-PG) di DPR, Selasa (2/6). “Lebih baik pemerintah mengutamakan kebutuhan gas dalam negeri dari pada untuk ekspor,” tegasnya. Kebijakan gas nasional, tandas dia, amat tergantung pada kemauan pemerintah. Dia mengatakan, kebutuhan pabrik pupuk, PT Perusahaan Listrik Negara (persero), dan perusahaan lain di dalam negeri tercatat hanya sekitar 7% dari total volume produksi. ”Masa untuk memenuhi kebutuhan 7% tidak bisa?” ujarnya. Menurut Alvin, kebutuhan gas dalam negeri sebetulnya bisa tercukupi asalkan pengalokasiannya tepat. ”Kalau semua diekspor, habislah kita, yang penting kebutuhan dalam negeri dipenuhi dulu, sisanya bisa diekspor, saat ini tinggal kemauan politik pemerintah untuk memastikan kebutuhan gas domestik tercukupi,” katanya. Sementara itu, Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro dihadapan Komisi VII menjelaskan, saat ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelesaikan neraca gas yang memetakan kondisi dan permintaan gas di suatu wilayah tertentu sampai 2020. ”Dengan adanya gas balanceini kita bisa melihat spot-spot mana yang defisit dan mana yang tidak. Dari situ kita bisa menentukan yang defisit itu berasal dari mana,” ujar Purnomo Yusgiantoro Purnomo menambahakan, pembahasan neraca gas tersebut sudah disepakati dengan seluruh pemangku kepentingan. Neraca gas tersebut sedikit berbeda dengan neraca gas yang dibuat sebelumnya. Neraca gas terbaru ini akan memetakan antara kondisi dan permintaan gas di suatu wilayah tertentu hingga 2020. Selain itu, ada juga perubahan wilayah gas yang dipetakan. ”Neraca gas sebelumnya hanya sampai 2015,sedangkan neraca gas ini sampai 2020. Dalam neraca gas ini juga ada perubahan sedikit mengenai wilayahnya,” jelas dia. Dari neraca gas tersebut tampak bahwa Indonesia masih kekurangan gas sebanyak 477,6 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Namun,neraca gas tersebut belum memasukkan potensi gas metana batu bara (coal bed methane/CBM). Dalam neraca gas tersebut kebutuhan dan pasokan gas nasional dibagi dalam 11 wilayah. Dari 11 wilayah tersebut, sebanyak tiga wilayah dinyatakan defisit gas, empat wilayah seimbang, dan empat lagi surplus gas. Tiga wilayah yang defisit adalah Sumatera bagian utara (defisit 26,5 MMSCFD),Papua (defisit 1 MMSCFD), dan Kalimantan Timur (Kaltim) (defisit 450,1 MMSCFD). Defisit gas di Kaltim terjadi karena gas dari wilayah tersebut telah terkontrak untuk diekspor ke luar negeri. Sementara empat wilayah yang seimbang gasnya adalah NAD, Sulawesi bagian selatan, Sulawesi bagian tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun empat wilayah yang surplus adalah Natuna (surplus 30 MMSCFD), Sumatera Tengah- Selatan-Jawa Barat (surplus 152 MMSCFD), Jawa Tengah (surplus 0,7 MMSCFD),dan Jawa Timur (1,1 MMSCFD). Terkait dengan pemetaan tersebut, Purnomo merekomendasikan agar kalangan industri segera melakukan penyesuaian. Hal ini dirasa penting untuk menghindari kekurangan pasokan gas yang sering dikeluhkan industri. ”Jadi industri yang mengikuti energi, bukan energi yang mengikuti industri,” tandas Purnomo. Berdasarkan neraca gas tersebut, Purnomo menyarankan agar industri dikembangkan di daerah surplus seperti Sulawesi dan Jatim. Sementara untuk daerah yang kekurangan gas, lanjut Purnomo, hal itu tak hanya berkaitan dengan masalah permintaan dan penawaran, tapi juga berhubungan dengan persoalan teknis. Dia mencontohkan daerah Jawa Barat, pemilik banyak industri keramik, yang sering mengeluhkan seretnya pasokan gas. Padahal, daerah itu tercatat mengalami surplus 152 MMSCFD.”Di daerah ini pasokannya positif, tapi terkendala infrastruktur,” jelasnya.(olly)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
21-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan...
Anggota DPR Beri Masukan untuk RUU EBT
20-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto memberikan sejumlah masukan terkait rancangan undang-undang energi baru terbarukan (RUU EBT) khususnya yang terkait...
Pemanfaatan Energi Nuklir Saat Ini Hanya untuk Pembangkit Listrik
19-10-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini...
Proyek Pengembangan PLTP Patuha Patut Diapresisasi
12-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Estimengapresiasi proyek pengembangan PLTP Patuha unit 1 dan 2. Ia menilai, proyek ini...