Peserta Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Mengadu ke Komisi III

02-07-2012 / KOMISI III

Panitia Seleksi penerimaan calon anggota Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM) tahun 2012-2017 diduga tidak patuh pada UU no.39/1999 tentang HAM dalam proses kerjanya. Penilaian ini disampaikan 30 peserta seleksi dalam pengaduannya kepada Komisi III DPR RI.

“Pansel tidak menjalankan pasal 83 sebagai mana mestinya. Kami meminta Komisi Hukum dapat mengambil tindakan demi penegakan HAM yang lebih baik dimasa yang akan datang,” kata Supriarno juru bicara peserta dalam RDPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/12).

Ia menyebut pasal 83 UU no.39/1999 mengatur anggota Komnas HAM  berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

“Untuk memenuhi jumlah anggota Komnas sesuai ketentuan UU seharusnya Pansel mengirimkan 60 nama yang lolos seleksi tahap akhir ke DPR bukan hanya 30 orang,” lanjutnya. Pada bagian lain ia juga melaporkan rangkaian proses seleksi yang disebutnya tidak transparan.

“Hasil pemeriksaan Ombudsman RI telah terjadi mal-administrasi dalam rangkaian proses seleksi,” tandas Yournalist Mahyudi salah seorang peserta menambahkan.

Anggota Komisi III dari FPD, Edi Ramli Sitanggang meminta peserta seleksi melengkapi laporan dengan bukti-bukti pendukung. “Pekerjaan Panitia Seleksi tentu tidak bisa kita intervensi tetapi sejauh ada bukti yang bisa kita rekomendasikan tentu pengaduan ini akan kita tindak lanjuti,” imbuhnya.

Sayed Muhammad Mullady dari FPDIP menjelaskan sampai saat ini Komisi III DPR belum menerima daftar nama calon anggota Komnas HAM yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Ia menekankan apabila proses seleksi menyimpang dari aturan perundang-undangan tentu akan diambil tindakan. “Mekanisme yang biasa kita lakukan memanggil panitia seleksi untuk menjelaskan apa yang dianggap tidak sesuai prosedur. Jadi peserta seleksi mohon kesabarannya ya,” dimikian Sayed. (iky)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tugas Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan secara Profesional dalam Koridor Kode Etik
24-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry merespon keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Ketua KPK...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Perlu Diinvestigasi Mendalam
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA)...
Kurangnya Sipir Bukan Alasan Lemahnya Pengawasan di Lapas
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai kurangnya jumlah petugas penjaga lapas atau sipir dalam melakukan pengawasan terhadap...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Kelas I Tangerang Timbulkan Banyak Kejanggalan
24-09-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan peristiwa kaburnya narapidana (napi) terpidana mati warga negara asal (WNA) China...