Komisi VII DPR Tolak Kenaikan Biaya Pemasangan Listrik

15-06-2009 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie (F-PAN) menolak kenaikan biaya pemasangan listrik baru karena akan memberatkan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Alvin saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan PT. PNL, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Rapiuddin Hamarung (F-BPD), di DPR, Senin (15/6). “Saya tidak setuju PLN menaikan biaya pemasangan baru listrik karena akan memberatkan masyarakat,” tegas Alvin. Sebagaimana telah diumumkan oleh PT. PLN yang akan menaikan biaya pemasangan sambungan baru dan penambahan daya listrik mulai 15 Mei 2009. Pihak PLN beralasan bahwa kenaikan biaya tersebut merupakan upaya PLN mengurangi pengeluaran belanja sekaligus menekan subsidi listrik. Sementara itu, menjawab pertanyaan tertulis Komisi VII DPR tentang adanya pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan galian kabel PLN di beberapa ruas jalan yang terkesan lamban sehingga menganggu kelancaran lalu lintas, Dirut PLN Fahmi Mochtar menjelaskan, secara umum pekerjaan dalam rangka pekerjaan pemasangan kabel PLN selalu dikoordinasikan dengan pihak DPU setempat. Pihak PLN mengajukan permohonan ijin penggalian kepada Pemerintah Daerah setempat. Sementara itu ijin galian diterbitkan setelah pihak kontraktor menyelesaikan secara administrative uang jaminan ke DPU setempat. Fahmi menambahkan, setelah pekerjaan selesai maka pihak DPU setempat melakukan pemeriksaan pekerjaan dan bilamana pekerjaan sudah terlaksana dengan baik maka jaminan bisa diambil kembali atau setelah pekerjaan penanaman kabel selesai dikerjakan, pihak DPU melakukan perbaikan bekas pekerjaan galian tersebut. Pertanyyan tertulis Komisi VII DPR tersebut berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu akibat pekrjaan penggalian kabel PLN terutama penutupan bekas galian yang terkesan seadanya dan tanpa pengerasan sehingga cepat rusak dan membahayakan pengguna jalan.(olly)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
21-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan...
Anggota DPR Beri Masukan untuk RUU EBT
20-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto memberikan sejumlah masukan terkait rancangan undang-undang energi baru terbarukan (RUU EBT) khususnya yang terkait...
Pemanfaatan Energi Nuklir Saat Ini Hanya untuk Pembangkit Listrik
19-10-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini...
Proyek Pengembangan PLTP Patuha Patut Diapresisasi
12-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Estimengapresiasi proyek pengembangan PLTP Patuha unit 1 dan 2. Ia menilai, proyek ini...