KOMISI VI DPR SETUJUI DUABELAS PROGRAM RKP 2010 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM

01-07-2009 / KOMISI VI
Komisi VI DPR menyetujui program RAPBN Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 sebanyak duabelas program prioritas nasional dan sektoral Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi (F-PPP) yang didampingi Ketua Komisi VI Totok Daryanto (F-PAN) dan Wakil Ketua Komisi VI Muhidin M. Said (F-PG) saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM, di Gedung Nusantara I DPR, Selasa Malam (30/6). “Kementerian Koperasi dan UKM diminta agar dalam penyusunan program-program tersebut saling menunjang dan berkesinambungan dengan program-program sebelumnya,” pinta Anwar Sanusi. “Diantaranya salah satu prioritas RKP Tahun 2010 adalah pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial,” ujarnya. Anwar Sanusi menambahkan, Komisi VI juga meminta rincian sekaligus sandingan Pagu Tahun 2009 dan Pagu Indikatif Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2010 sebesar Rp 739,126 miliar. Pembahasan lebih lanjut secara komprehensif atas RKA-K/L RAPBN Tahun 2010 akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM, jelasnya. Komisi VI meminta kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk mengoptimalkan kegiatan dan realisasi anggaran tahun anggaran 2009. “Ini terkait dengan masih rendahnya serapan anggaran tahun 2009 sampai bulan Juni 2009 di Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp 179.004 miliar atau mencapai 23,87 persen dari pagu anggaran,” terangnya. Dalam paparannya dihadapan anggota Komisi VI, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadhama Ali menjelaskan, sesuai dengan tema yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2010 yaitu pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan mempunyai lima agenda prioritas pembangunan nasional. “Salah satu diantaranya, pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial,” tutur Suryadharma Ali. Disamping program prioritas nasional, jelas Surya, Kementerian Negara Koperasi dan UKM menyusun juga program sektoral kementerian. Lebih jauh ia mengatakan, total pagu anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp 749,764 miliar. Realisasi per tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp 179.004 miliar atau 23,87 persen dari total pagu anggaran. Salah satu rinciannya adalah anggaran pusat sebesar Rp 511,815 miliar dan terealisasi sebesar Rp 140,470 miliar atau 27,45 persen. Sedangkan, lanjut Surya, anggaran stimulus fiskal tahun 2009 sebesar Rp 100 miliar dipergunakan untuk membangun 91 unit pasar tradisional di 86 kabupaten/kota dan 12 sarana PKL di 13 kabupaten/kota di 32 provinsi. Untuk program stimulus fiskal 2009, kata Surya, secara umum tidak terdapat masalah dalam pelaksanaannya. “Hanya saja ada beberapa daerah memerlukan penyesuaian nomenklatur yang tercantum dalam DIPA akibat perubahan sturktur SKPD di daerah,” ujarnya. Namun demikian, tambahnya, seluruh proses pembangunan ditargetkan selesai bulan Nopember 2009 sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. “Jadi sampai saat ini belum ada kendala yang cukup signifikan terkaiat dengan realisasi anggaran,” tutur Suryadharma Ali.(iwan)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Perlu Maksimalkan Sektor Energi
02-12-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai potensi kekayaan alam Indonesia dalam bidang energi dan batu bara...
PT RNI Harus Punya ‘Roadmap’ yang Jelas Sebelum Jadi Holding BUMN Pangan
01-12-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta perbaikan dari sisi korporasi calon Holding BUMN klaster Pangan. Calon Perusahaan Holding...
Lamhot Sinaga Usulkan PTPN Berbasis Komoditas
01-12-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup diklasifikasikan berbasis komoditas perkebunan strategis nasional...
BUMN Asuransi Harus Jaga ‘Good Governance’
30-11-2020 / KOMISI VI
Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN menekankan agar BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi menyelenggarakan manajeman secara...