KOMISI VI DPR SETUJUI DUABELAS PROGRAM RKP 2010 DEPARTEMEN PERDAGANGAN RI

01-07-2009 / KOMISI VI
Komisi VI DPR menyetujui program RAPBN Departemen Perdagangan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 sebanyak duabelas program. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi VI Totok Daryanto (F-PAN) yang didampingi dua orang Wakil Ketua Komisi VI Muhidin M. Said (F-PG) dan Anwar Sanusi (F-PPP) saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pengestu, di Gedung Nusantara I DPR, Selasa (30/6). “Departemen Perdagangan diminta agar dalam penyusunan program-program tersebut saling menunjang dan berkesinambungan dengan program-program sebelumnya,” terang Totok. “Dua belas program terdiri dari lima program pokok dan tujuh program penunjang,” ujarnya. Komisi VI, jelasnya, juga meminta rincian sekaligus sandingan pagu tahun 2009. Ia menambahkan, pagu yang diharapkan dan pagu indikatif Departemen Perdagangan tahun 2010 sebesar Rp 1,305 miliar. Pembahasan lebih lanjut secara komprehensif atas RKA-K/L RAPBN Tahun 2010 akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan, jelasnya. Komisi VI meminta kepada Departemen Perdagangan untuk melakukan langkah percepatan dalam upaya mengoptimalkan realisasi anggaran untuk efektivitas program dan kegiatannya hingga akhir tahun anggaran 2009, ujarnya. “Mengingat masih rendahnya serapan anggaran tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Juni 2009 di Departemen Perdagangan sebesar Rp 323,717 miliar atau mencapai 24,86 persen dari pagu anggaran,” tegasnya. Sementara itu Menteri Perdagangan dalam paparannya menjelaskan, pada tahun 2009 Departemen Perdagangan memperoleh alokasi APBN sebesar Rp 1,302 triliun. Realisasi serapan anggaran sampai dengan 25 Juni 2009 sebesar Rp 323,717 miliar atau 24,86 persen untuk membiayai pelaksanaan lima program pokok dan tujuh program penunjnag. Mari membenarkan masih rendahnya serapan realisasi anggaran. “Salah satu diantaranya disebabkan realisasi anggaran sebagian besar berasal dari gaji pegawai, belanja langganan daya dan jasa,” paparnya. Menurutnya, dalam rangka optimalisasi anggaran tahun 2009 Departemen Perdagangan telah melakukan langkah-langkah diantara salah satunya adalah meningkatkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan penajaman skala prioritas dan penyusunan jadual kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan. “Diperkirakan sampai dengan akhir Desember 2009 realisasi akan mencapai lebih dari 90 persen,” terangnya. Lebih jauh Mari menegaskan, untuk melaksanakan ke dua belas program Departemen Perdagangan mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 1,306 triliun dengan rincian program pokok sebesar Rp 933,129 miliar dan program penunjang sebesar Rp 372,234 miliar. Departemen Perdagangan pada tahun 2010 akan melanjutkan kegiatan penting dan strategis untuk mendukung pencapaian pemulihan dan pertumbuhan ekonomi 2010. “Namun belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat terbatasnya anggaran,” tutur Mari Elka Pangestu.(Iwan)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyaluran KUR di NTB Diapresiasi
20-10-2020 / KOMISI VI
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR menyoroti peran sejumlah BUMN dalam pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota...
Pembinaan Digitalisasi UMKM Jadi Tantangan Pemerintah
20-10-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mendorong agar 5000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di...
Komisi VI Dukung Pembinaan UMKM di NTB
20-10-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, yang telah mengambil langkah-langkah pembinaan...
Fokus Pemerintah Kepada UMKM Mesti Digencarkan
19-10-2020 / KOMISI VI
Pertambahan Rakyat Miskin di Asia Tenggara mencapai jutaan orang yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Di Indonesia, merujuk data Badan Perencanaan...