PT PAL Perlu Dukungan Politik

15-02-2013 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - BAKN DPR RI Yahya Sacawiria menilai upaya PT PAL untuk bangkit menjadi industri strategis unggulan tidak berjalan lancar. Perusahaan industri galangan kapal ini terjerat hutang yang menurutnya karena kesalahan manajemen sebelumnya.

"Hutang warisan ini adalah kesalahan manajemen yang lalu, tapi tentu perusahaan tidak bisa lepas tangan. Tahun lalu kita catat kinerja direksi baru cukup berhasil, DPR juga memberi dukungan dengan menyetujui anggaran 2 triliun untuk 3 industri strategis termasuk PT PAL," kata Yahya saat melakukan kunjungan kerja ke PT PAL di Surabaya, Jatim, Kamis (14/2).

Sementara itu anggota BAKN dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mempertanyakan ketegasan perusahaan dalam memberikan sanksi kepada karyawan yang telah melakukan penyimpangan. "Bagaimana perusahaan menjalankan rekomendasi dari BPK agar menjatuhkan sanksi kepada karyawan telah merugikan," tekannya.

Ia menambahkan segenap pihak perlu memberi perhatian kepada industri strategis yang bisa menjadi pertaruhan reputasi bangsa ke depan. DPR perlu memberikan dukungan politik memaksa institusi seperti TNI, Polri agar menggunakan produk PT PAL. "Kejayaan PT PAL ini bisa membuat anak bangsa berdiri tegak dalam pergaulan internasional."

Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua BAKN Sumarjati Arjoso tersebut ditetapkan 4 kesimpulan diantaranya meminta PT PAL segera menuntaskan rekomendasi BPK dengan pendampingan dari BPKP untuk membangun sistem pengendalian internal.

Memberi sanksi kepada pegawai PT PAL yang telah melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan kerugian perusahaan. BAKN juga meminta dalam melakukan kontrak dimasa datang harus menggunakan legal coorporate berkualitas internasional. (iky), foto : iky/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Efektifitas Subsidi Energi untuk Nelayan dan Petani Harus Tepat Sasaran
08-07-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan efektifitas manfaat subsidi energi untuk para nelayan dan petani....
Masih Ada Ketimpangan Sasaran Penerima Subsidi Energi
06-07-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menilai ketimpangan dalam alokasi sasaran penerima subsidi energi terus...
BAKN Undang Pakar Bahas Kebijakan Subsidi di Indonesia
17-06-2020 / B.A.K.N.
Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi diperuntukkan untuk...
Rai Wirajaya Gantikan Hendrawan Supratikno sebagai Wakil Ketua BAKN
06-04-2020 / B.A.K.N.
I Gusti Agung Rai Wirajaya ditetapkan sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI Periode 2019-2024 menggantikan Profesor Dr. Hendrawan Supratikno. Penetapan...