BAKN DPR Gelar RDP dengan Kepala Kejati Sulsel

09-04-2013 / B.A.K.N.

      

Kunjungan Kerja Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut temuan rekomendasi BPK di Kejaksaan Tinggi  Provinsi Sulawesi Selatan. Di instansi ini terdapat temuan BPK senilai 16,5 milyar rupiah dari uang pengganti perkara korupsi yang belum ditagih Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat.

Hal tersebut dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja BAKN Yahya Sacawiria,  saat melangsungkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhamad Kohar di ruang rapat Gedung Kejaksaan Tinggi Makasar Senin (8/4) sore.    

Yahya Sacawiria mengatakan, uang tersebut seharusnya sudah ditagih kepada terpidana korupsi, namun hingga kini masih belum diselesaikan sehingga menjadi temuan BPK. Menurutnya temuan BPK tersebut adalah pelaksanaan anggaran kegiatan serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2010 dan 2011, yang merupakan hasil audit pemeriksaan pada semester kedua tahun 2011.

Dalam daftar temuan itu disebutkan Kejaksaan masih memiliki tunggakan sebesar 16,5 milyar rupiah. Dana tersebut merupakan uang pengganti kerugian negara bagi terpidana perkara korupsi yang telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap.   Yahya Sacawiria mengatakan, rekomendasi BPK tersebut telah ditindaklanjuti, namun pihak Kejaksaan Tinggi masih mengalami kendala sehingga tidak semua uang pengganti bisa ditagih.  

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Mohammad Kohar menegaskan, pihaknya telah menindaklanjuti sejumlah temuan BPK, namun diakui soal pengembalian uang kerugian negara itu agak rumit. Pasalnya tidak semua terpidana mengembalikan kerugian negara dengan alasan ada terpidana korupsi yang memilih menjalani hukuman subsider ketimbang mengganti kerugian negara.
 

Mohammad Kohar juga mengakui sistem administrasi di Kejaksaan Tinggi tidak maksimal, karena itu, pihaknya akan membentuk tim khusus untuk mendata kepastian angka pengembalian kerugian negara,. Dia berharap tim ini nantinya bekerja dan tidak ada lagi temuan.

Menurut dia, audit mengenai pengembalian korugian negara itu memang agak berbeda, sedangkan BPK tidak mengkaji jika pengembalian itu bisa tergantikan dengan hukuman lain. Tapi Kejaksaan juga harus mendata dengan jelas jumlah terpidana yang mengembalikan kerugian negara dan terpidana yang mengganti dengan hukuman penjara. (Spy).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Efektifitas Subsidi Energi untuk Nelayan dan Petani Harus Tepat Sasaran
08-07-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan efektifitas manfaat subsidi energi untuk para nelayan dan petani....
Masih Ada Ketimpangan Sasaran Penerima Subsidi Energi
06-07-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menilai ketimpangan dalam alokasi sasaran penerima subsidi energi terus...
BAKN Undang Pakar Bahas Kebijakan Subsidi di Indonesia
17-06-2020 / B.A.K.N.
Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi diperuntukkan untuk...
Rai Wirajaya Gantikan Hendrawan Supratikno sebagai Wakil Ketua BAKN
06-04-2020 / B.A.K.N.
I Gusti Agung Rai Wirajaya ditetapkan sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI Periode 2019-2024 menggantikan Profesor Dr. Hendrawan Supratikno. Penetapan...