Pemerintah Ingatkan Banyaknya Anggaran Ke Daerah Jangan Dikorupsi

03-08-2009 / LAIN-LAIN
Dalam Penyampaian Pengantar Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2010 beserta Nota Keuangan Pemerintah di Gedung Nusantara DPR, Senin (3/8) Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Anggaran yang semakin besar dialokasikan ke Daerah tidak diikuti dengan penynimpangan, “mismanagement”, apalagi korupsi. SBY meminta segenap aparatur pemerintahan untuk mengelola anggaran tersebut secara baik dan transparan. “Selain masalah transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, saya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah untuk sekali lagi tidak melakukan kejahatan korupsi,” tegas SBY Dalam pidatonya, SBY menerangkan untuk lima tahun terakhir ini, transfer dana APBN ke daerah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp 150,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 309,8 triliun pada RAPBN 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 19,8 persen. Lebih lanjut ia mengatakan APBN dan APBD adalah uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Menurut SBY, besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah, membuktikan komitmen semua pihak untuk menjalankan desentralisasi dan otonomi secara konsisten dan bertanggungjawab. Karena itu katanya, alokasi anggaran ini memang harus diikuti fungsi dan tanggungjawab. “Semakin besar tanggungjawab yang diserahkan ke daerah, semakin besar pula alokasi anggaran yang ikut didesentralisasikan. SBY menyadari, daerah merupakan ujung tombak pembangunan, yang berada paling depan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dirinya juga menyampaikan penghargaan tinggi terhadap pemerintah daerah yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan. (sw)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pimpinan DPR RI Masa Bakti 2014-2019 Terima Penghargaan dari Presiden
13-08-2020 / LAIN-LAIN
Pimpinan DPR RI Masa Bakti 2014 – 2019 menerima penghargaan dari negara melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana...
Anggota Parlemen Maju Pilkada Dinilai Tidak Harus Mundur
12-08-2020 / LAIN-LAIN
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika mencalonkan diri dalam Pilkada dinilai...
Syarat Pilkada, Legislator Usul Anggota Parlemen Tidak Perlu Mundur
12-08-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun...
Ekonomi Indonesia Jangan Sampai Masuk Jurang Resesi
10-08-2020 / LAIN-LAIN
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II Tahun 2020 mengalami kontraksi atau-5,32 persen dibandingkan...