UU MPR, DPR, DPD, DAN DPRD DISAHKAN

04-08-2009 / LAIN-LAIN
Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disahkan dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI, Senin (20/7), di Gedung Nusantara II, Jakarta. Dalam Rapat Paripurna Luar Biasa, Ketua Panitia Khusus Ganjar Pranowo melaporkan hasil pembahasan tingkat I bersama Pemerintah, kepada Ketua DPR RI Agung Laksono. UU tersebut disahkan, yang sebelumnya terjadi perdebatan mengenai jumlah Pimpinan MPR. Fraksi Partai Golkar yang didukung F-PBR berpendapat bahwa Pimpinan MPR terdiri dari 3 orang, namun Fraksi lainnya F-PDIP, F-PPP, F-PD, F-PAN, F-KB, F-PKS, F-BPD, F-PDS, menginginkan Pimpinan MPR terdiri dari 5 orang. Setelah diadakan musyawarah tertutup seluruh Pimpinan Fraksi, DPR mensahkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan catatan. Selain itu, UU tersebut juga mendapatkan catatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang mengingnkan MPR mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. “Selain mensosialisasikan UUD, MPR harus melakukan pengkajian dan penelitian terhadap UUD,” kata Anggota DPR F-PAN A.M. Fatwa yang juga Ketua MPR RI. Hadir Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara yang mewakili Pemerintah. (as)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pimpinan DPR RI Masa Bakti 2014-2019 Terima Penghargaan dari Presiden
13-08-2020 / LAIN-LAIN
Pimpinan DPR RI Masa Bakti 2014 – 2019 menerima penghargaan dari negara melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana...
Anggota Parlemen Maju Pilkada Dinilai Tidak Harus Mundur
12-08-2020 / LAIN-LAIN
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika mencalonkan diri dalam Pilkada dinilai...
Syarat Pilkada, Legislator Usul Anggota Parlemen Tidak Perlu Mundur
12-08-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun...
Ekonomi Indonesia Jangan Sampai Masuk Jurang Resesi
10-08-2020 / LAIN-LAIN
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II Tahun 2020 mengalami kontraksi atau-5,32 persen dibandingkan...