F-KB Nilai Asumsi Ekonomi Yang Diproyeksikan Pemerintah Realistis

21-08-2009 / LAIN-LAIN
Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPR RI berpendapat bahwa asumsi dan angka-angka makro ekonomi yang diproyeksikan pemerintah adalah cukup moderat dan realistis mengingat saat ini situasi ekonomi global memang belum sepenuhnya lepas dari krisis, sehingga harus disikapi dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Hal tersebut disampaikan juru bicara F-KB, Ahmad Mubasyir Mahfud, dalam pendapat umum F-KB terhadap RUU Tentang APBN 2010 beserta nota keuangan, saat Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, di DPR, Jum’at (14/8). “Kami berpendapat asumsi yang diproyeksikan pemerintah cukup moderat dan realistis,” ujar Mahfud. F-KB juga sangat mendukung komitmen dan tekad pemerintah dalam mempertahankan kemandirian untuk tidak memperbesar hutang luar negeri. Selain untuk mengurangi ketergantungan kepada hutang, khususnya hutang luar negeri untuk membiayai anggaran pembangunan, menurut F-KB hal ini juga merupakan usaha nyata untuk memperkokoh kemandirian ekonomi bangsa. “Berkaitan dengan hal itu, kami berpendapat bahwa sumber-sumber pembiayaan non hutang seperti pajak harus dapat ditingkatkan peranannya,” kata Mahfud. Mengenai target rasio pajak tahun 2010 sebesar 12,1 persen, F-KB beranggapan hal tersebut masih dapat ditingkatkan lagi, mengingat situasi ekonomi global dan domestik tahun depan yang semakin kondusif. Hal tersebut tentunya akan diikuti pula oleh meningkatnya kegiatan ekonomi dan perdagangan nasional, sehingga akan meningkatkan pula potensi pajak. Selain itu menurut F-KB, hal ini juga mencerminkan situasi positif sebagai buah keberhasilan reformasi pajak yang dilakukan pemerintah selama ini dan adanya tekad untuk bekerja keras meningkatkan peran perpajakan sebagai sumber penerimaan negara guna mengurangi ketergantungan pembiayaan dari hutang luar negeri. F-KB juga mengingatkan masih adanya persoalan pembangunan ekonomi khususnya pembangunaninfrastruktur dan penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah. Walau pemerintah mengimbanginya dengan transfer dana APBN yang cukup besar ke daerah-daerah, harus diakui dana tersebut belum terserap menjadi investasi yang produktif guna meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan sebagian dana tersebutmalah kembali di tanam di SBI yang berakibat tujuan yang hendak dicapai dari pengalokasian dana tersebut makin sulit terwujud. Permasalahan lain yang dalam pandangan F-KB perlu dicermati adalah turunnya angka defisit APBN dari 2,5 % pada tahun 2009 menjadi 1,6% pada tahun 2010. Jika tahun 2010masih dipandang sebagai tahun transisi dan konsolidasi mengingat imbas krisis global masih belum akan pulih benar, maka yang diperlukan menurut F-KB justru adalah adanya ekspansi dari anggaran negara untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kegiatan ekonominya, disamping untuk mengimbangi penurunan laju konsumsi masyarakat yang sangat mungkin terjadi pada tahun 2010 mendatang.(olly)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...