PERLUNYA EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

21-08-2009 / LAIN-LAIN
Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD) memandang perlunya efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat. Karena F-BPD melihat terjadinya peningkatan anggaran belanja pusat yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2010 sebesar RP 699,7 triliun. Demikian juru bicara F-BPD Muhammad Tonas saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010, di depan Rapat Paripurna, Jumat (14/8) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Menurut F-BPD, pos-pos pengeluaran yang tidak perlu hendaknya dipangkas sehingga tercipta anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Seiring dengan itu, F-BPD mengharapkan defisit anggaran yang diasumsikan dalam RAPBN 2009 sebesar Rp 98,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB) dapat semakin ditekan dan diperkecil dengan menjalankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran negara serta optimalisasi penghasilan negara. Menurut Tonas, fraksinya berharap bisa melaksanakan kebijakan anggaran tanpa defisit. Seberapa besar penghasilan dan pendapatan negara, sebesar itulah anggaran belanja negara dirancang. Hal ini diyakini agar dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk melepaskan ketergantungan kita kepada hutang, baik yang diperoleh di dalam negeri, terlebih hutang yang diperoleh dari luar negeri. Selain itu, F-BPD menghargai pengalokasian anggaran pendidikan dalam RAPBN 2010 yang jumlahnya cukup besar yaitu mencapai Rp 51,8 triliun. F-BPD mengingatkan, agar Pemerintah lebih serius dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Hal ini tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan standarisasi pendidikan seperti yang selama ini dilakukan Pemerintah dengan pelaksanaan Ujian Akhir Nasional. Hal yang lebih penting, perlu dilakukan upaya sistematis pengelolaan pendidikan nasional agar mutu pendidikan nasional lebih baik dan lebih maju. Pada kesempatan tersebut, F-BPD juga mempertanyakan banyaknya keluhan di masyarakat tentang masih banyaknya pembiayaan yang harus ditanggung orang tua yang mau menyekolahkan anaknya, bahkan ada yang belum menerima buku-buku sekolah. Fraksinya menyadari bahwa tahun 2009 ini masih merupakan tahun yang sarat dengan tantangan. Kondisi ini terlihat dari masih adanya potensi krisis financial global yang berpotensi memicu krisis sosial, ekonomi dan politik. Selain juga masalah keamanan dan terorisme yang masih saja mengganggu. Namun F-BPD optimis hal itu dapat dilewati bersama untuk kemaslahatan rakyat. Tonas menambahkan, fraksinya juga mendukung kebijakan pemerintah tentang stimulus fiscal sebagai sebuah kebijakan countercyclical yang diberlakukan di dalam mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mendorong tumbuhnya sektor riil, menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap dampak dari PHK. (tt)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...