REVITALISASI PERTANIAN MASIH JAUH DARI HARAPAN

21-08-2009 / LAIN-LAIN
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mencermati upaya revitalisasi pertanian dan menjadikannya sebagai sektor utama, disamping sektor manufaktur dan energi yang menopang pertumbuhan ekonomi ternyata masih jauh panggang dari api. Hal itu disampaikan juru bicara F-PKS Rama Pratama pada saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2010, Jum’at (14/8) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Rama mengatakan, salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 adalah pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat, terutama pemulihan ekonomi yang didukung salah satunya oleh pembangunan sektor pertanian. Namun, kata Rama, apabila dicermati. ternyata Departemen Pertanian sebagai salah satu ujung tombak pencapaian prioritas tersebut hanya memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp 7,9 triliun turun dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 8,1 triliun. F-PKS berpendapat, sebaiknya kita mengambil pelajaran lain dalam konteks krisis global adalah disamping persoalan asset-aset bermasalah dalam kasus subprime, akar penyebab krisis yang bermula di Amerika Serikat adalah akibat terpukulnya tingkat competitiveneness sektor pertanian dan manufaktur Amerika terutama oleh Cina dan India. Untuk itu, kata Rama, fraksinya sangat prihatin atas tidak berpihaknya pemerintah pada sektor utama perekonomian kita. Walaupun pertumbuhan PDB sektoral selama empat tahun terakhir menunjukkan masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, namun pertumbuhan sektor ini masih lebih besar dibandingkan sektor-sektor lain. Rama menambahkan, fraksinya juga meyakini bahwa sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sehingga dapat menjembatani upaya mengurangi pengangguran dan memerangi kemiskinan. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan persoalan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan yang akan semakin sulit dicapai. “Sungguh ironis ditengah komitmen pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sektor pertanian yang pertumbuhannya lebih besar dari sektor-sektor lain serta mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di saat krisis malah mendapatkan reward berupa penurunan anggaran di Departemen Pertanian yang menjadi leading sektornya,” kata Rama. Hal inilah yang mendorong F-PKS untuk mendorong pemerintah mempercepat proses revitalisasi sektor pertanian melalui alokasi anggaran yang lebih besar dalam APBN. Dalam menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN Tahun 2010 beserta Nota Keuangannya, Fraksi PKS juga menilai perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut secara kritis dan mendalam terhadap beberapa hal terkait RAPBN dimaksud. F-PKS berpendapat bahwa terdapat dua dimensi situasional yang perlu dicermati. Pertama, sampai saat ini perekonomian domestik bersamaan dengan perekonomian dunia masih dalam suasana pemulihan dari krisis global yang melanda. Walaupun patut disyukuri bahwa perekonomian negara kita tetap tumbuh nomor tiga tertinggi di dunia. Ke dua, berbeda dengan penyusunan RAPBN pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2010 adalah masa transisi pemerintahan dari periode 2004-2009 ke pemerintahan pemegang mandat rakyat hasil pemilu tahun 2009 untuk periode 2010-2014. Untuk itu, perlu sekali bagi kita semua untuk tidak hanya melihat prioritas pembangunan dalam RKP 2010, namun juga perlu memperhatikan arah RPJMN kedua 2010-2014 sebagai acuan pertimbangan jangka menengah. (tt)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...