REVITALISASI PERTANIAN MASIH JAUH DARI HARAPAN

21-08-2009 / LAIN-LAIN
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mencermati upaya revitalisasi pertanian dan menjadikannya sebagai sektor utama, disamping sektor manufaktur dan energi yang menopang pertumbuhan ekonomi ternyata masih jauh panggang dari api. Hal itu disampaikan juru bicara F-PKS Rama Pratama pada saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2010, Jum’at (14/8) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Rama mengatakan, salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 adalah pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat, terutama pemulihan ekonomi yang didukung salah satunya oleh pembangunan sektor pertanian. Namun, kata Rama, apabila dicermati. ternyata Departemen Pertanian sebagai salah satu ujung tombak pencapaian prioritas tersebut hanya memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp 7,9 triliun turun dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 8,1 triliun. F-PKS berpendapat, sebaiknya kita mengambil pelajaran lain dalam konteks krisis global adalah disamping persoalan asset-aset bermasalah dalam kasus subprime, akar penyebab krisis yang bermula di Amerika Serikat adalah akibat terpukulnya tingkat competitiveneness sektor pertanian dan manufaktur Amerika terutama oleh Cina dan India. Untuk itu, kata Rama, fraksinya sangat prihatin atas tidak berpihaknya pemerintah pada sektor utama perekonomian kita. Walaupun pertumbuhan PDB sektoral selama empat tahun terakhir menunjukkan masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, namun pertumbuhan sektor ini masih lebih besar dibandingkan sektor-sektor lain. Rama menambahkan, fraksinya juga meyakini bahwa sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sehingga dapat menjembatani upaya mengurangi pengangguran dan memerangi kemiskinan. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan persoalan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan yang akan semakin sulit dicapai. “Sungguh ironis ditengah komitmen pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sektor pertanian yang pertumbuhannya lebih besar dari sektor-sektor lain serta mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di saat krisis malah mendapatkan reward berupa penurunan anggaran di Departemen Pertanian yang menjadi leading sektornya,” kata Rama. Hal inilah yang mendorong F-PKS untuk mendorong pemerintah mempercepat proses revitalisasi sektor pertanian melalui alokasi anggaran yang lebih besar dalam APBN. Dalam menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN Tahun 2010 beserta Nota Keuangannya, Fraksi PKS juga menilai perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut secara kritis dan mendalam terhadap beberapa hal terkait RAPBN dimaksud. F-PKS berpendapat bahwa terdapat dua dimensi situasional yang perlu dicermati. Pertama, sampai saat ini perekonomian domestik bersamaan dengan perekonomian dunia masih dalam suasana pemulihan dari krisis global yang melanda. Walaupun patut disyukuri bahwa perekonomian negara kita tetap tumbuh nomor tiga tertinggi di dunia. Ke dua, berbeda dengan penyusunan RAPBN pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2010 adalah masa transisi pemerintahan dari periode 2004-2009 ke pemerintahan pemegang mandat rakyat hasil pemilu tahun 2009 untuk periode 2010-2014. Untuk itu, perlu sekali bagi kita semua untuk tidak hanya melihat prioritas pembangunan dalam RKP 2010, namun juga perlu memperhatikan arah RPJMN kedua 2010-2014 sebagai acuan pertimbangan jangka menengah. (tt)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...