PENINGKATAN KESEJAHTERAN RAKYAT MASIH JADI AGENDA UTAMA RAPBN 2010

21-08-2009 / LAIN-LAIN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, dalam tahun 2010 upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat miskin masih menjadi agenda utama pembangunan. Karena kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multisektor, maka upaya untuk penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan secara sektoral dan lintas sector. Ketika menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai RAPBN 2010 di depan Sidang Paripurna DPR Kamis (20/8), Menkeu menyatakan, dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pengurangan kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga klusterm yaitu kluster pertama berisi program-program yang memberikan perlindungan social dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin kepada kebutuhan dasar. Kluster kedua, berisi program-program pemberdayaan bagi masyarakat miskin dank luster ketiga adalah program-program perkuatan usaha mikro dan kecil. Beberapa program berupa pemberian perlindungan bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan seperti Raskin, Jamkesmas, bea siswa untuk siswa miskin, Bantuan langsung tunai (BLT) dan program harapan keluarga (PKH). Sedangkan program pemberdayaan masyarakat miskin telah dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dengan dilaksanakannnya program ini diharapkan masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan, melaksanakan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang mereka usulkan. Lebih lanjur Menkeu mengatakan, dari sisi usaha mikro dan kecil, upaya perkuatan usaha mikro dan kecil telah dilakukan melalui penyediaan kredit dan dana bergulir pelatihan dan pendampingan bagi pengelola koperasi. Tahun 2008 telah disalurkan kredit sebesar Rp 12,624 triliun kepada 1.671.668 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan rata-rata kredit per UMKM sebesar Rp 7,55 juta. Selain itu, tambah Sri Mulyani, telah dilakukan pendampingan bagi 3.500 usaha kecil menengah (UKM) dan pelatihan 500 bussines service, penyediaan dana kepada 125 koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota, pelatihan fasilitator budaya/motivasi usaha dan teknis manajemen mikro melalui koperasi untuk 1.000 koperasi. Pada tahun 2010 kegiatan-kegiatan tersebut akan terus dilakukan dengan sasaran yang sama. Pemerintah sependapat dengan Fraksi-fraksi DPR untuk terus mengupayakan kemandirian bangsa termasuk di dalamnya pengurangan stok utang baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Salah satu strategi pengelolaan utang yang dilakukan selama ini adalah melalui pengurangan utang terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. (mp)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...