RUU Ormas Lebih Akomodatif dan Solutif

02-07-2013 / PARIPURNA

RUU Ormas merupakan RUU yang sudah akomodatif dan solutif dibandingkan UU No. 8 tahun 195 lalu. Pendapat itu disampaikan oleh anggota DPR Michael Wattimena dari Partai Demokrat, saat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dalam acara Rapat Konsultasi Pengambilan Keputusan Tingkat II, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (2/7).

Menurutnya, DPR melihat UU No. 8 tahun 1985 terindikasi represif karena itu kita revisi dengan RUU Ormas. "Baleg ini sudah melakukan uji publik dengan Ormas tingkat nasional dan lokal dan mendapat masukan dari berbagai elemen masyarakat," ujarnya.

Dia menambahkan, Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi tentunya perlu mengatur hak warga negara dan tidak ada warga yang memiliki kebebasan penuh. "Dibelahan dunia manapun tidak akan sebebas-bebasnya, ada aturan dan mekanisme dalam dinamika organisasi," tambahnya.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan, RUU Ormas sangat penting dan negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur warga negaranya. "Bagaimanapun organisasi yang begitu besar tidak mungkin tidak diatur. hari ini harus segera diputuskan melalui mekanisme pengambilan suara," tegasnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...