Paripurna DPR Setujui RUU PPH

09-07-2013 / PARIPURNA

Paripurna DPR menyetujui RUU Pemberantasan perusakan hutan menjadi UU. "Dahulu RUU ini bernama RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar kemudian diubah menjadi RUU Pemberantasan Perusakan hutan,"ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo saat menyampaikan pendapat Komisi IV terkait RUU ini, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (9/7).

Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu tiga negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia dan memiliki sumber keanekaragaman hayati baik flora dan fauna. "kawasan hutan Indonesia mencapai 133,4 juta hektar. Ini merupakan inisiatif pemerintah awalnya tahun 2006 yang semula berjudul RUU Pemberantasan Pembalakan Liar, kemudian Desember 2010 diajukan oleh DPR RI sebagai inisiatif Dewan," paparnya.

Dia menambahkan, kerusakan hutan tidak hanya dipicu oleh pembalakan liar, dan kurang lebih separuh kawasan hutan dalam kondisi rusak berat dan kritis akibat kegiatan manusia dan alam.

"Selain itu perambahan kawasan hutan juga terjadi karena kegiatan korporasi baik untuk tambang ataupun ilegal, kemudian ilegal logging serta kebakaran hutan yang tidak bertanggung jawab baik perorangan maupun korporasi ketika membuka kawasan hutan industri, atau berkebun," terangnya.

Disisi lain, kerusakan itu tidak terjadi di hutan produksi tetapi hutan lindung atau korporasi. "Saat ini telah menjadi tindak pidana yang terorganisasi dan melibatkan banyak pihak baik nasional maupun internasional dan mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bagi bangsa dan negara," jelasnya.

karena itu, tambahnya, harus dilakukan pencegahan kerusakan hutan secara luar biasa. "Karena alasan itu, pencegahan pemberantasan pembalakan liar diubah menjadi RUU pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan," ujarnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...