RUU PPH Ancam Korporasi Perusak Hutan

09-07-2013 / KOMISI IV

RUU Pemberantasan Perusakan Hutan mengancam para korporasi perusakan hutan untuk tidak main-main lagi dengan pengelolaan hutan. DPR sedang merumuskan RUU yang sangat progresif menindak korporasi yang lekat dengan perusakan hutan.

Anggota Komisi IV Siswono Yudo Husodo (F-PG) yang ditemui sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (9/7), menegaskan, RUU ini khusus ditujukan untuk korporasi perusak hutan, bukan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan. “RUU ini tidak mengarah kepada kelompok masyarakat. RUU ini khusus ditujukan kepada korporasi yang melakukan perusakan hutan,” tandas Siswono.

Ada ketakutan dari masyarakat yang tinggal di hutan, karena tak bisa memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan hidup mereka. Siswono menegaskan masyarakat hutan tak perlu khawatir. “Dalam kajian kita, yang merusak hutan paling parah justru yang terorganisir besar dengan motif-motif ekonomi. Dalam pasal ini disebutkan betul, masyarakat yang tinggal di hutan, di sekitar hutan, dan yang hidup dari hutan untuk kebutuhan sehari-hari bukan untuk komersil, tidak dikenakan sanksi dalam RUU ini.”

Siswono lalu mencontohkan, banyak korporasi yang mendapat izin menebang hutan untuk areal seribu hektar, malah menebang sampai ribuan hektar. Belum lagi yang melakukan eksplorasi pertambangan di tengah hutan. Korporasi kerap membuka hutan terlalu besar. “Nah, RUU ini mengarah pada bentuk-bentuk perusakan hutan yang seperti itu.”

Hal ini penting untuk diketahui masyarakat luas, terutama yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan dengan memanfaatkan hasil hutan. “Silakan hidup seperti biasa, tidak kena sanksi apa pun dari RUU yang segera disahkan,” kata Siswono mengakhiri wawancara. (mh)/foto:iwan armanias/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Sejahterakan Petani
22-10-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan, pengukuran kesejahteraan petani dapat terlihat jelas pada Nilai Tukar Petani atau yang kerap...
Perlu Campur Tangan Pemerintah Kembangkan Perikanan Tangkap
20-10-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyampaikan, sinergi masyarakat nelayan dengan pemerintah baik pusat maupun daerah perlu semakin...
Kelompok Tani Butuh Alat Pengolahan Kakao Menjadi Cokelat
19-10-2020 / KOMISI IV
Kakao merupakan bahan baku utama untuk pengolahan makanan dan minuman cokelat. Proses pengolahan kakao menjadi cokelat secara konvensional hanya sesuai...
Pengelola KJA Diharap Lakukan Inovasi Pemasaran Ikan
17-10-2020 / KOMISI IV
Bangsa Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat luar biasa. Tak hanya di laut lepas, di perairan umum dengan luas...