Pemerintah Sampaikan RUU Pertanggungjawaban APBN 2012

09-07-2013 / PARIPURNA

Dalam Sidang Paripurna, Selasa (9/7), Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012. RUU pertanggungjawaban ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dalam paparannya, Chatib menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPP 2012. Opini LKPP tahun 2012 masih sama dengan opini LKPP tahun 2011.

"Dalam LKPP tahun 2012 terdapat 4 permasalahan yang menyebabkan pengecualian kewajaran LKPP tahun 2012, yaitu, pertama, terkait penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial. Kedua, kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan, berikutnya, pemerintah belum menelusuri asset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan keempat permasalahan terkait Sisa Anggaran Lebih (SAL),” papar Chatib di hadapan anggota dewan, Gedung Nusantara II DPR RI.

Chatib menambahkan, dalam rangka peningkatan dan akuntabiltas pengelolaan uang negara dalam LKPP tahun 2012, pemerintah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan menyelesaikan sebagian Inventaris dan Penilaian (IP) aset tetap pada Kementerian atau Lembaga. Kemudian dengan menetapkan secara jelas objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Dengan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah, didapat semakin membaiknya opini BPK. Berdasarkan hasil audit, 69 Laporam Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 LKKL mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dibanding tahun 2011, jumlah LKKL yang mendapat opini WTP naik sebanyak 22 LKKL,” jelas Chatib.

Menanggapi penyampaian LKPP dari pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 150 Ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib disebutkan bahwa masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU ini pada Sidang Paripurna.

“Dalam rapat Bamus kemarin, Senin (8/7), telah diputuskan pandangan fraksi akan dilakukan pada Sidang Paripurna 12 Juli 2013,” ujar Pramono menutup agenda Sidang Paripurna yang pertama. (sf)/foto:iwan armanias/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...