Upaya Pemerintah Tangani Kerusakan Hutan Lamban

09-07-2013 / PARIPURNA

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai upaya pemerintah menangani kerusakan hutan telah lama dilakukan namun belum berjalan secara optimal.

"Memang belum ada payung hukum yang secara tegas mengatur tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, serta memberikan efek jera bagi para pelaku," ujarnya saat Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (9/7).

Menurut Firman, RUU Pemberantasan Perusakan Hutan berisi antara lain tentang pencegahan, pemberantasan, kelembagaan, kerjasama, serta perlindungan saksi.

"RUU ini harus dilaksanakan secara optimal dan memperhatikan fungsi keseimbangan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat," tambahnya.

Firman mengatakan, ada Nota keberatan (minderheit nota)
PDIP terhadap pasal 44 ayat 3 yang berdampak pada pasal 49. Menurut PDIP, kayu hasil pembalakan liar harus disita oleh negara dan harus dimusnahkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.(si)/foto:iwan armanias/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...