RUU PPP Disetujui Dengan Catatan

09-07-2013 / PARIPURNA

Paripurna DPR akhirnya menyetujui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan catatan perbaikan pasal 103 terkait hukuman pidana bagi yang mengalihfungsikan lahan pertanian

Sebelumnya, pasal 103 berbunyi petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian sebagaimana pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar menjadi pidana penjara paling lama empat tahun.

Sebelumnya, Nurdiman Munir (F-PG) mengatakan, RUU ini membuat petani semakin menderita bahkan dengan pidana penjara lima tahun, dapat menjadi bancaan para oknum kepolisian. "Saya minta hukuman pidananya dikurangi jangan sampai lima tahun," tegasnya.

Sementara Chairuman Harahap dari Partai Golkar mengatakan, hukuman Petani yang bisa mengalihfungsikan lahan dapat dipidana ini sangat mengkhawatirkan sekali. "Di lapangan bisa saja karena kebutuhan dapat mengalihkan lahannya berbahaya dan menjadi bulan-bulanan nantinya," tambahnya

Menurutnya, bunyi pasal ini lebih kejam dari jaman kolonial, karena ini merupakan hak rakyat untuk berusaha sesuai kebutuhannya karena itu harus didukung. "penjelasan pasal itu harus tegas jangan sampai jadi momok," ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...