Banggar Tetapkan RKP 2014

12-07-2013 / PARIPURNA

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menetapkan pokok-pokok kesepakatan menyangkut pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Ada tiga kesepakatan hasil pembahasan RKP, yaitu pemantapan perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemeliharaan stabilitas sosial dan politik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Banggar Djoko Udjianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (12/7). Dalam laporannya, Banggar menyampaikan, yang termasuk dalam pemantapan ekonomi nasional di antaranya adalah, konektivitas mendorong pertumbuhan, perkuatan kelembagaan hubungan industrial, peningkatan kemampuan Iptek, dan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Djoko juga menyampaikan bahwa di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat, Banggar telah menyusun poin-poin penting untuk merealisasikan kesejahteraan tersebut. Misalnya, melaksanakan SJSN (sistem jaminan sosial nasional) bidang kesehatan, perluasan program keluarga harapan, mitigasi bencana, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

RKP lainnya adalah menyangkut pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Di bidang ini, lanjut Udjianto, ada 3 poin yang harus dijalankan pemrintah, yaitu percepatan pembangunan minimum essential force, pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme, dan terakhir pelaksanaan Pemilu 2014.

Seperti diketahui, semua faktor sangat penting untuk menstabilkan perkonomian. Tanpa dukungan keamanan dan politik, ekonomi nasional sulit berjalan sesuai yang direncanakan bersama antar DPR dan pemerintah. (mh) /foto:iwan armanias/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...