TANPA KRITIKAN, DPR TIDAK AKAN MAJU

28-08-2009 / LAIN-LAIN

 Ada hal yang menarik dari Pidato Ketua HUT ke-64 MPR/DPR-RI di depan Sidang Paripurna Jumat (28/6). Pidato terakhir bagi DPR periode 2004-2009 menyambut hari jadi MPR/DPR ke 64 tersebut juga sebagai salam perpisahan karena para anggota Dewan akan lengser dari Senayan.
Salah satu hal yang menarik adalah ucapan terima kasih Ketua DPR kepada pers yang selama ini telah meliput dan menyebarluaskan berita-berita DPR kepada publik. “ Atas nama Pimpinan dan anggota Dewan kami sampaikan terima kasih kepada insane pers yang telah membantu mensosialisasikan lembaga DPR, mendorong dan bahkan mengkritisi lembaga DPR yang seringkali membuat gerah.
Namun menurut Ketua DPR, itulah cirri khas yang menjadi tugas pers sebagai salah satu pilar demokrasi. “ Tanpa kritikan, DPR tidak akan maju. Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya, untuk dapat membangun DPR sebagaimana yang dikehendaki rakyat,” tandasnya.
Kepada jajaraan Sekretariat Jenderal DPR, Ketua DPR juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan peranannya dalam memberikan dukungan kepada Dewan. Dia berharap, ke depan Setjen akan lebih professional dalam melaksanakan tugas bagi DPR periode 2009-2014 yang akan segera bekerja tanggal 1 Oktober 2009.
Secara khusus, Agung Laksono juga menyampaikan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. “ Atas nama Dewan dan pribadi menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan-kekurangan DPR dalam mengemban tugas-tugas konstitusionalnya,” ia menambahkan.
Di bidang legislasi, Ketua DPR memperkirakan hingga akhir masa tugas 30 September 2009 Dewan akan menuntaskan lebih 175 RUU untuk disahkan menjadi UU, dari target Prolegnas sebanyak 284 RUU. Dari UU tersebut yang cukup fenomenal adalah UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU Pelayanan Publik dan UU tentang Kewarganegaraan serta UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
UU ini mempertegas komitmen bangsa Indonesia dalam penegakan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...