TANPA KRITIKAN, DPR TIDAK AKAN MAJU

28-08-2009 / LAIN-LAIN

 Ada hal yang menarik dari Pidato Ketua HUT ke-64 MPR/DPR-RI di depan Sidang Paripurna Jumat (28/6). Pidato terakhir bagi DPR periode 2004-2009 menyambut hari jadi MPR/DPR ke 64 tersebut juga sebagai salam perpisahan karena para anggota Dewan akan lengser dari Senayan.
Salah satu hal yang menarik adalah ucapan terima kasih Ketua DPR kepada pers yang selama ini telah meliput dan menyebarluaskan berita-berita DPR kepada publik. “ Atas nama Pimpinan dan anggota Dewan kami sampaikan terima kasih kepada insane pers yang telah membantu mensosialisasikan lembaga DPR, mendorong dan bahkan mengkritisi lembaga DPR yang seringkali membuat gerah.
Namun menurut Ketua DPR, itulah cirri khas yang menjadi tugas pers sebagai salah satu pilar demokrasi. “ Tanpa kritikan, DPR tidak akan maju. Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya, untuk dapat membangun DPR sebagaimana yang dikehendaki rakyat,” tandasnya.
Kepada jajaraan Sekretariat Jenderal DPR, Ketua DPR juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan peranannya dalam memberikan dukungan kepada Dewan. Dia berharap, ke depan Setjen akan lebih professional dalam melaksanakan tugas bagi DPR periode 2009-2014 yang akan segera bekerja tanggal 1 Oktober 2009.
Secara khusus, Agung Laksono juga menyampaikan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. “ Atas nama Dewan dan pribadi menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan-kekurangan DPR dalam mengemban tugas-tugas konstitusionalnya,” ia menambahkan.
Di bidang legislasi, Ketua DPR memperkirakan hingga akhir masa tugas 30 September 2009 Dewan akan menuntaskan lebih 175 RUU untuk disahkan menjadi UU, dari target Prolegnas sebanyak 284 RUU. Dari UU tersebut yang cukup fenomenal adalah UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU Pelayanan Publik dan UU tentang Kewarganegaraan serta UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
UU ini mempertegas komitmen bangsa Indonesia dalam penegakan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...