DPR DESAK BP MIGAS TEGAS TERKAIT PENGELOLAAN BLOK CEPU

31-08-2009 / KOMISI VII

 Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Dito Ganinduto (F-PG) mendesak Kepala BP Migas untuk segera mengambil keputusan tegas terkait operatorship di Blok Cepu. Hal tersebut ditegaskan Dito dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan BP Migas, Chevron Pacific Indonesia (CPI), dan Kodeco, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII, Sutan Bathoegana (F-PD), di DPR, Senin (31/8).
"Tolong, Kepala BP Migas ambil keputusan yang tegas kepada ExxonMobil," tegas Dito.
Dito menambahkan, perpanjangan kontrak Mobil Cepu Limited, anak usaha ExxonMobil, di Blok Cepu sudah dilakukan sejak 2005. Namun hingga kini blok itu belum juga berproduksi.
"Ini proyek besar, dulu kita bicara Cepu bisa berproduksi hingga 165.000 barel per hari, sesuatu yang dibanggakan, tapi kenyataannya sekarang tak jelas," kata Dito.
Anggota Komisi VII DPR lainnya, Tjatur Sapto Edy (F-PAN) meminta PT Pertamina untuk membuka dokumen kontrak operasi bersama (joint operating agreement) Blok Cepu dengan Mobil Cepu Limited, anak usaha ExxonMobil.
Menurut Tjatur, selama ini direktur utama Pertamina tidak pernah mau memberitahu isi kontrak pengelolaan Blok Cepu. "Alasannya, itu urusan bisnis," kata Tjatur.
Menurut dia, dengan kejadian seperti ini, perlu diadakannya investigasi terhadap perjanjian kerja sama antara Pertamina dan Mobil Cepu itu.
DPR juga meminta kepada BP Migas mempertimbangkan kembali posisi Mobil Cepu Limited sebagai operator di Blok Cepu.
Sementara itu, Kepala BP Migas R Priyono menuturkan, rencananya siang ini akan memanggil pejabat-pejabat ExxonMobil untuk bertanggung jawab atas ketidakjelasan di Blok Cepu.
"Memang masalah ini cukup lama, mengganti operatorship jadi pertimbangan kami," kata Priyono.
Deputi Perencanaan BP Migas Ahmad Lutfi mengatakan, dalam perjanjian itu Mobil Cepu Limited, tidak wajib melapor kegiatan operasinya ke Pertamina.
"Dalam kolom tanda tangan surat perjanjian juga hanya ada Presiden Direktur Mobil Cepu Limited," kata dia.
Padahal, menurut Lutfi, di perjanjian kerja sama sejenis, misalnya antara Pertamina dan Total Indonesia, ada kewajiban Total Indonesia untuk melapor.(olly)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
21-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan...
Anggota DPR Beri Masukan untuk RUU EBT
20-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto memberikan sejumlah masukan terkait rancangan undang-undang energi baru terbarukan (RUU EBT) khususnya yang terkait...
Pemanfaatan Energi Nuklir Saat Ini Hanya untuk Pembangkit Listrik
19-10-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini...
Proyek Pengembangan PLTP Patuha Patut Diapresisasi
12-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Estimengapresiasi proyek pengembangan PLTP Patuha unit 1 dan 2. Ia menilai, proyek ini...