BAKN DPR RI - Tata Kelola BUMN Buruk

20-11-2013 / B.A.K.N.

Berdasarkan hasil penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)DPR RI  terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013 bahwa masih banyak terjadi kasus penyimpangan keuangan Negara di lingkungan BUMN, dan sebagian besar BUMN belum memiliki tata kelola (Good Corporate Governance/GCG) yang baik.  

“Potensi kerugian Negara, dan kekurangan penerimaan di BUMN senilaiRp2,60 triliun,” ungkap Ketua BAKN Sumarjati Arjoso, hadir pula Anggota BAKN Eva Sundari dan Fahri Hamzah, saat Konferensi Pers di Gedung DPR, Rabu (20/11).

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester(IHPS)I Tahun 2013 terdapat 21 Objek Pemeriksaan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelaahan  BAKN DPR RI atas Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013 terkait BUMN, BAKN menemukan ada 510 kasus penyimpangan keuangan Negara diantaranya sebanyak 234 kasus terkait kelemahan SPI dan sebanyak 276 kasus terkait  ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

“Dari total  510 kasus, sebanyak 93 kasus merupakan kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian,” papar Sumarjati.

BAKN DPR RI juga menyampaikan menemukan  penyimpangan  28 kasus ketidakefektifan senilai Rp44,75 triliun  di beberapa  BUMN.Tingginya nilai  ketidakefektifan di BUMN mengindikasikan bahwa  pengelolaan kegiatan di BUMN tidak tepat sasaran.

Lebih lanjut, Sumarjati mengatakan bahwa hasil penelaahan BAKN terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI atas BUMN tersebut, BAKN DPR RI berkesimpulan bahwa memisahkan kekayaan BUMN dari Keuangan Negara sebagaimana diinginkan oleh beberapa pihak yang mengajukan Judicial Riview terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat dan harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut BAKN, Hal ini didasarkankarena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yaitu ayat (2) Cabang-cabang Produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negarakemudian ayat (3) Bumi dan  air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Yang harus dipisahkan adalah pengelolaan BUMN, yang harus  profesional dan independent dengan melepaskan campur tangan politik dan kekuasaan pada bisnis BUMN,” tegasnya. ((as) foto:wahyu/parle

 

Rincian Kasus Keuangan Negara di BUMN

 

No.

ObjekPemeriksaan

Nama BUMN

Jumlah Kasus

Jumlah Kerugian Negara

Jumlah Potensi Kerugian Negara

Jumlah Kekurangan Penerimaan Negara

1

Subsidi Listrik TA 2012

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

6

-

42,17milyar

 

47,06 milyar

 

2

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah TA 2012

Perum BULOG

3

-

211,94 juta

 

707,66 milyar

3

Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri TA 2012

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

 

1

-

-

1,07 milyar

 

4

Penyelengaaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi dan Pengelolaan Biaya Pemeliha-raan dan Pengoperasian Prasaran Perkeretaapian (IMO) TA 2012

PT  Kereta Api Indonesia (Persero)

5

971 juta

 

-

736 juta

 

5

Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2011 dan Semester I 2012

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

9

-

336,72milyar

 

-

6

Pengelolaan Kredit TB 2011 dan Semester I 2012

 

pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

7

-

1,12triliun

 

-

7

Pengelolaan Aset Tahun Buku 2010 s.d.2012 (semester I)

Perum Perumnas

37

-

-

20,17milyar

 

8

Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai Tahun Buku 2012

 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

4

-

34,57 milyar

 

260 juta

 

9

Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai Tahun Buku 2012

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

3

-

111,50 milyar

 

-

10

Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai Tahun Buku 2012

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

1

-

-

740 juta

 

11

Pengelolaan Biayadan Kegiatan Investasi Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (s.d Semester I)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dan Anak Perusahaan

4

349juta

 

15,67milyar

 

 

12

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan dan Biaya Produksi Tahun Buku 2010, 2011, dan 2012 (s.d.triwulan III)

 

pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

1

-

5,30milyar

 

-

13

Pengelolaan  Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

PT Pelabuhan Indonesia I s.d. IV

3

-

98,30 milyar

 

-

14

Pengelolaan dan Pertang-gungjawaban Keuangan atas  Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010 dan 2011, dan biaya-biaya terkait pengadaan vaksin flu burung s.d. tahun 2011

PT Biofarma (Persero)

1

-

1,63 milyar

 

-

 

Sumber: Diolah dari IHPS I 2013


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Efektifitas Subsidi Energi untuk Nelayan dan Petani Harus Tepat Sasaran
08-07-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan efektifitas manfaat subsidi energi untuk para nelayan dan petani....
Masih Ada Ketimpangan Sasaran Penerima Subsidi Energi
06-07-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menilai ketimpangan dalam alokasi sasaran penerima subsidi energi terus...
BAKN Undang Pakar Bahas Kebijakan Subsidi di Indonesia
17-06-2020 / B.A.K.N.
Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi diperuntukkan untuk...
Rai Wirajaya Gantikan Hendrawan Supratikno sebagai Wakil Ketua BAKN
06-04-2020 / B.A.K.N.
I Gusti Agung Rai Wirajaya ditetapkan sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI Periode 2019-2024 menggantikan Profesor Dr. Hendrawan Supratikno. Penetapan...