RUU KEPEMUDAAN DISAHKAN DPR JADI UNDANG-UNDANG

15-09-2009 / LAIN-LAIN

Setelah sempat ditunda menunggu kuorom, akhirnya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kepemudaan sepakat disahkan DPR bersama Pemerintah untuk menjadi Undang-undang. Pemerintah menjamin, melindungi, dan memastikan kemerdekaan pemuda untuk berserikat dan berkumpul.

“Seluruh fraksi menerima secara aklamasi RUU Kemerdekaan di Tingkat I untuk disahkan menjadi Undang-undang,” ujar Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno saat rapat paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono, Nusantara II, Selasa (15/9).

Disebutkan Irwan bahwa dalam RUU Kepemudaan, batasan umur pemuda adalah berusia 16 – 30 tahun. Batasan ini lebih muda, sebab sebelumnya draf RUU Kepemudaan menyebutkan usia pemuda antara 18-35 tahun.

Disahkannya RUU Kepemudaan, menurut Irwan demi mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dari aspek kepemudaan, pelayanan kepemudaan dalam bentuk koordinasi, melakukan pendanaan kepemudaan bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

Sementara itu Menteri Kepemudaan dan Olahraga Adhyaksa Daud menilai disahkannya RUU Kepemudaan ini merupakan sebuah momentum berkelanjutan dari sumpah pemuda dan gerakan reformasi tahun 1998.

“RUU Kepemudaan secara substansif mengandung revolusioner,” katanya.

Terhadap kesepakatan batasan usia pemuda, Adhyaksa menilai usia tersebut memberi makna progresif untuk menjadi calon pemimpin di kemudian hari dalam menghadapi tuntutan global.

“UU memberi masyarakat secara luas untuk mengimplementasikan diri lebih maju dan menjauhkan pemuda agar tidak jatuh dalam hedonisme,” katanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan menempatkan posisi strategis untuk pemuda dalam pembangunan nasional.

“UU bukan untuk mengatur pemuda. Tetapi sangat bermanfaat untuk pengembangan dan aktualisasi pemuda,” tegasnya.

Hadirnya UU Kepemudaan, diharapkan Adhyaksa, program pemberdayaan kepemudaan lebih fokus dan tepat sasaran. RUU tersebut juga mengatur peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan bantuan permodalan bagi calon wirausahawan muda. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak menggangarkan program pemberdayaan pemuda di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya. (da)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Serahkan Surat Nasabah Bumiputera, Legislator Harap Pertemuan Manajemen Segera Terlaksana
04-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menepati janjinya untuk memperjuangkan hak nasabah AJB Bumiputera yang menemuinya di Gedung DPR...
Pengelolaan Hutan Harus Bermuara Pada Kesejahteraan Rakyat
04-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan bahwa hakikat pengelolaan hutan harus dikembalikan pada tujuan asasinya, yakni menciptakan hutan...
Hidroponik Tunjang Ketahanan Pangan Nasional
03-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu menyatakan metode hidroponik perlu untuk lebih banyak digalakkan dalam rangka menunjang aspek ketahanan...
Potensi Destinasi Pariwisata Sumbar Sangat Menjanjikan
30-07-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan bahwa potensi pariwisata di Provinsi Sumatera Barat hingga saat ini belum ter-eksplore dengan merata....