Taufik Kiemas Tetap Diperjuangkan Jadi Ketua MPR

03-10-2009 / LAIN-LAIN

           

 

            Fraksi PDI Perjuangan MPR tetap memperjuangkan Penasehat partai Taufik Kiemas untuk menjadi Ketua MPR periode 2009-2014. Nama Taufik Kiemas sudah sejak lama disebut-sebut sebagai pengganti Hidayat Nurwahid jauh hari sebelum Pelantikan anggota MPR berlangsung. Namun kini berkembang nama lain seperti Ginanjar Kartasasmita dan  Hidayat Nurwahid.

            Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR Ganjar Pranowo,  pencalonan Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR sudah dipersiapkan cukup lama. “ Sebenarnya mas Taufik sendiri tidak berkeinginan untuk maju. Justru dorongan itu muncul dari beberapa partai secara langsung,” kata Ganjar seusai menghadiri rapat paripurna MPR dengan agenda pengesahan acara sidang dan pembentukan fraksi dan kelompok anggota ,Sabtu (3/10).

            Mengutip tanggapan Taufik Kiemas atas sikap sejumlah partai tersebut, Ganjar mengatakan bila dorongan itu serius, maka akan tetap maju. Namun kalau tidak serius, Taufik Kiemas menyatakan akan mundur.

            Berdasarkan hal itu, lanjut Ganjar Pranowo, pihaknya akan saling menghormati dan saling menghargai atas dukungan partai-partai lain tersebut. “ Kalau semuanya berpegang teguh pada komitmen, maka Insya Allah akan berhasil,” ungkap dia.

            Menanggapi apa alasan PDI Perjuangan menjagokan Taufik Kiemas untuk menjadi orang nomor satu di MPR, pada awalnya didukung dulu kemudian ada panggilan batin dan jiwa sehingga menyatakan kesediannya. Taufik, kata Ganjar selalu mengatakan, ada pluralisme yang harus dibawa, ada persoalan NKRI, ada persoalan Pancasila yang mulai pelan-pelan tidak tersuarakan yang  kemudian menjadi keprihatinan suami Ketua PDI Perjuangan itu.

            “ Dari situlah kemudian pada titik konsepsi idealita dengan dukungan realita pada kekuatan politik, maka dua yang bersenyawa itu kemudian diambil. Intinya  akan ada agenda bagaimana merajut kembali kemungkinan terjadinya peluang keretakan republik ini, dengan semangat kebhinekaan,  dan isi Pancasila sebagaimana cita-cita pendiri bangsa,” katanya.

            Ditanya apakah posisi Ketua MPR Taufik Kiemas sebagai langkah awal berkoalisi dengan pemerintah, Ganjar menepis pandangan tersebut. “ Tidak, ini dua hal hal yang sangat berbeda. Koalisi soal di Istana, sedangkan Ketua MPR di Senayan,” jelas politisi asal Jateng ini.

            Saat didesak apakah posisi Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR dimaksudkan untuk mengawal amandemen atau kembali ke UUD 45, menurut dia, bukan dimaksudkan untuk itu. “  Kita jauh dari pikiran untuk kembali atau mengubah UUD, tapi apakah republik ini dengan digawangi oleh konstitusi seperti ini sudah baik atau belum. Kita tidak konservatif tapi dinamis ,” ujarnya.

            Bahkan ujarnya, Bung Karno sendiri mengatakan bahwa UUD 45 adalah UUD sementara yang anak cucu kita akan bisa mengubahnya. Cuma perubahan seperti apa yang betul-betul diperhatikan jangan sampai kemudian perubahannya seolah-olah atas nama demokrasi tapi tidak operatabel justru menimbulkan potensi yang lain.

            UUD sudah diamandemen, dia mengajak untuk mengevaluasi, yang sudah baik diteruskan, tetapi yang tidak baik diatur lagi dengan lebih teliti dan lebih hati-hati. Lewat UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bisa dipakai untuk mengakomodir bagaimana cara mengamandemen yang benar sehingga tidak bolak-balik konsepnya berubah-ubah.

“ Kita pastikan dari sana, nanti ada kepastian bila ingin mengamandemen UUD, ada sisi substansi dan sisi lainnya, bukan bicara yang tanpa ujung-pangkal, tidak sesederhana itu,” ungkap Ganjar menambahkan. (mp)

           

             

           

             


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pimpinan DPR RI Masa Bakti 2014-2019 Terima Penghargaan dari Presiden
13-08-2020 / LAIN-LAIN
Pimpinan DPR RI Masa Bakti 2014 – 2019 menerima penghargaan dari negara melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana...
Anggota Parlemen Maju Pilkada Dinilai Tidak Harus Mundur
12-08-2020 / LAIN-LAIN
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika mencalonkan diri dalam Pilkada dinilai...
Syarat Pilkada, Legislator Usul Anggota Parlemen Tidak Perlu Mundur
12-08-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun...
Ekonomi Indonesia Jangan Sampai Masuk Jurang Resesi
10-08-2020 / LAIN-LAIN
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II Tahun 2020 mengalami kontraksi atau-5,32 persen dibandingkan...