TAUFIQ KIEMAS KETUA MPR 2009-2014

03-10-2009 / LAIN-LAIN

 

            Rapat Paripurna MPR RI menetapkan Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR Periode 2009-2014. Kepemimpinan Taufiq didampingi empat Wakil Ketua yaitu Hajriyanti Yohari (F-PG), Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP), Melani Leimina (F-PD) dan Ahmad Farhan Hamid dari unsure DPD.

            Dalam pengambilan sumpah yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa, turut hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, pada pelantikan Anggota DPR tanggal 1 Oktober Presiden tidak dapat hadir, hanya Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir.

            Rapat Paripurna MPR yang dipimpin Pimpinan Sementara MPR Marzuki Alie dihadiri 549 Anggota dari 692 orang Anggota MPR. Pemilihan dan pelantikan Pimpinan MPR mundur dua jam dari waktu yang ditentukan. Pemunduran waktu dikarenakan menunggu kuorum dari DPD.

            Peserta Rapat Paripurna MPR dari F-PD 142 orang, F-PG 94 orang, F-PDIP 94 orang, F-PKS 53 orang, F-PAN 41 orang, F-PPP 34 orang, F-PKB 23 orang, F Partai Gerindra 26 orang dan Fraksi Partai Hanura 17 orang dan unsure dari DPD hanya dihadiri 25 orang dari 132 orang.

            F-PAN, F-Partai Gerindra, F-PPP, F-PG, F-PD, F-PDIP dan F-Partai Hanura mengajukan calon Pimpinan MPR dengan paket yang sama yaitu Ketua MPR dijabat Taufiq Kiemas, Wakil Ketua MPR terdiri dari Melani Leimina, Hajriyanto Tohari, Lukman Hakim Saefuddin dan Ahmad Farhan Hamid.

            Sementara kelompok DPD selain tidak menyerahkan usulan Pimpinan MPR juga tak menyampaikan pendapat secara langsung di Rapat Paripurna hingga usai. Bahkan Wakil Ketua sementara MPR dai DPD Irman Gusman juga tidak hadir. (bs)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pimpinan DPR RI Masa Bakti 2014-2019 Terima Penghargaan dari Presiden
13-08-2020 / LAIN-LAIN
Pimpinan DPR RI Masa Bakti 2014 – 2019 menerima penghargaan dari negara melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana...
Anggota Parlemen Maju Pilkada Dinilai Tidak Harus Mundur
12-08-2020 / LAIN-LAIN
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika mencalonkan diri dalam Pilkada dinilai...
Syarat Pilkada, Legislator Usul Anggota Parlemen Tidak Perlu Mundur
12-08-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun...
Ekonomi Indonesia Jangan Sampai Masuk Jurang Resesi
10-08-2020 / LAIN-LAIN
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II Tahun 2020 mengalami kontraksi atau-5,32 persen dibandingkan...