Pemusatan Kekuasaan Parpol Koalisi Mengkhawatirkan

16-10-2009 / LAIN-LAIN

    Anggota DPR Syarifuddin Sudding (F-Partai Hanura) menilai mulai terlihat adanya polarisasi pemusatan kekuatan DPR khususnya dari Partai koalisi atau pendukung pemerintah terhadap suatu kebijakan DPR. "Mulai terlihat adanya pemusatan kekuasaan tetapi mudah-mudahan tidak akan terjadi,"terangnya saat melakukan konferensi pers di Gedung DPR, Jum'at, (16/10).

     Menurut Syarifuddin, hal tersebut telah mencuat saat pembahasan Tatib DPR, dimana dua partai menolak sebagian isi tatib tetapi mayoritas partai koalisi tetap menyetujui Tatib tersebut. "Memang alot saat pembahasan tersebut, seperti adanya skorsing, namun sistem yang diberlakukan masih tidak demokratis,"paparnya.

    Dia menambahkan, dirinya telah menyampaikan kepada Ketua DPR Marzuki Alie agar segera melakukan perubahan namun sejauh ini belum terlihat adanya perbaikan dalam membangun sistem demokrasi untuk rakyat. "DPR ini harus memperkuat sistem pengawasan jadi tidak hanya dari parlemen tetapi dari civil society,"kata Sekretaris Partai Hanura ini.

    Khusus Partai Hanura, paparnya, terdapat sistem internal yang ketat jadi apabila anggota tidak kritis maka akan segera dievaluasi atau recall.

    Sementara, Pengamat Politik dari Unhas Adi Suryadi Culla mengatakan,  lima tahun kedepan, Perkembangan DPR sangat menarik untuk disimak perubahannya. "Aspek dinamis bisa saja muncul seperti perubahan di tengah jalan,"katanya.

    Perubahan, paparnya, dapat terlihat apabila sudah muncul ketidakpuasan dari partai pendukung koalisi pemerintah karena perkembangan politik itu sulit untuk dibaca.

    Dia memaparkan terdapat 3 fase perubahan politik, pertama fase 1 tahun. fase ini, terangnya, merupakan fase bulan madu antara pemerintah dengan partai koalisi. "Ini merupakan masa-masa loyalitas dari partai koalisi,"paparnya.

    Dia menambahkan, fase berikutnya adalah fase 1 1/2 tahun-2 tahun. fase ini mulai terlihat adanya cobaan dan saling menyadari kelemahan dan evaluasi dari koalisi tersebut. sedangkan, terangnya, fase menjelang 5 tahun terakhir adalah masa kritis dari parpol pendukung pemerintah. "Sudah mulai kelihatan apakah pecah koalisi atau lanjut berikutnya,"terangnya.

    Melalui kemenangan Aburizal Bakrie sebagai Ketum Golkar, terang Adi, hal tersebut merupakan kemenangan dari Partai koalisi. "Mulai muncul darah baru dari partai koalisi dimana di parlemen mencapai 75 persen kursi DPR,"katanya.

    Dia menilai, sikap kritis DPR untuk 5 tahun kedepan sangat mengkhawatirkan bahkan tidak lebih baik dibandingkan periode lalu. "Dahulu adanya partai Oposisi PDIP, bahkan Partai Golkar juga masih kritis terhadap kebijakan pemerintah,"katanya. (si/foto : doeh)      


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemenuhan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Merupakan Wujud Kehadiran Negara
07-08-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengajak anak-anak penyandang disabilitas untuk tidak rendah diri dalam pergaulan, baik...
Secara Teknikal Indonesia Sudah Resesi
07-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai dilihat dari data BPS Badan Pusat Statistik, saat ini pertumbuhan ekonomi di...
Legislator Siap Perjuangkan Pembangunan Infrastruktur Natuna
05-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad menegaskan siap memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dimana, masih...
Serahkan Surat Nasabah Bumiputera, Legislator Harap Pertemuan Manajemen Segera Terlaksana
04-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menepati janjinya untuk memperjuangkan hak nasabah AJB Bumiputera yang menemuinya di Gedung DPR...