Presiden Susilo Bambang Yudhoyono : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN JADI PRIORITAS UTAMA

20-10-2009 / LAIN-LAIN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya mengatakan, program peningkatan kesejahteraan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wapres Boediono selama lima tahun ke depan.

"Peningkatan kesejateraan rakyat merupakan prioritas utama. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia," katanya dalam pidato usai dilantik sebagai Presiden RI terpilih periode 2009-2014, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/10).

Menurutnya, dalam menjalankan amanat rakyat lima tahun mendatang, dirinya bersama wapres telah menetapkan program 100 hari untuk lima tahun mendatang.

"Diantara program lima tahun mendatang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi dan penegakan keadilan,” kata Yudhoyono.

Untuk meningkatkan kesejahteraan, tambahnya, perekonomian Indonesia harus tumbuh semakin tinggi melalui program pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan disertai pemerataan.

SBY juga mengatakan bahwa dirinya, berkeinginan membangun tatanan demokrasi yang bermartabat yaitu demokrasi yang memberikan ruang bagi kewajiban dan hak politik rakyat tanpa meninggalkan stabilitas dan ketertiban politik.

"Kita juga ingin menciptakan keadilan yang lebih baik, ditandai dengan kehormatan terhadap praktik kehidupan yang tidak diskriminatif, persamaan kesempatan dengan tetap memelihara kesetiakawanan sosial dan perlindungan bagi yang lemah,"jelasnya.

Dalam isi pidatonya yang lain, Presiden terpilih ini Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014 ini menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berada di garis depan dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik.

"Indonesia akan terus berada di garis depan dalam mewujudkan tatanan dunia yang baik. Kami akan terus dalam upaya penyelamatan bumi dari perubahan iklim, reformasi ekonomi dunia utamanya melalui G20, dalam memperjuangkan Tujuan Pembangunan Milenium dan dalam memajukan multilateralisme melalui PBB, demi tercapainya kerukunan antarperadaban," katanya.

Dirinya berjanji bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik bebas aktif dan berjuang untuk keadilan dan perdamaian dunia dalam periode pemerintahannya yang kedua.

"Kepada dunia internasional saya ingin menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik bebas aktif dan akan terus berjuang untuk keadilan dan perdamaian dunia," tegasnya.

Untuk itu, Yudhoyono menekankan bahwa Indonesia tidak hanya akan mengembangkan prinsip-prinsip nasionalisme yang produktif, moderat dan penuh kekerabatan tetapi juga internasionalisme yang dinamis.

"Indonesia kini menghadapi lingkungan yang baru dimana tidak ada negara yang dianggap musuh dan menganggap Indonesia musuh," ujarnya seraya menambahkan bahwa Indonesia akan bekerjasama dengan siapapun yang mempunyai tujuan yang sama yaitu membangun tata dunia yang aman, damai dan adil.

Upacara pengambilan sumpah Presiden ini yang di pimpin oleh Ketua MPR Taufig Kiemas disaksikan juga oleh mantan pejabat Negara yakni mantan Presiden BJ Habibie dan mantan Wapres Tri Sutrisno.

Selain itu hadir pula sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan seperti PM Australia Kevin Rudd, PM Malaysia Najib Tun Razak, PM Singapura Lee Hsien Long dan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah.(nt)

 

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...