UU Kelautan Diharapkan Mampu Jamin Tatakelola Laut Berkelanjutan

23-09-2014 / KOMISI IV

Undang-Undang Kelautan sebagaimana diharapkan banyak pihak harus mampu menjamin tatakelola laut yang berkelanjutan dan mensejahterakan, serta memberi prioritas pada pembangunan ekonomi berbasis kelautan (ocean economy), dan kekuatan pertahanan keamanan nasional yang disegani.

“Sehingga RUU ini perlu secara seksama memperhatikan berbagai perangkat perundangan yang ada dan terkait dengan kelautan. Bahkan dokumen kajian akademis sendiri menyebutkan sudah terbagi habis. RUU ini perlu memperjelas terkait aspek yang diatur dengan beragam peraturan yang ada,” papar Ketua Laboratorium Sosial Ekonomi Perikanan Jurusan Perikanan UGM saat memberikan masukan RUU Kelautan kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR dipimpin Ibnu Multazam dalam rangka jaring pendapat terkait Tiga RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam di UGM, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Suadi, pembangunan kelautan masih membutuhkan operasionalisasi dari berbagai rancangan, perumusan dan pelaksanaan dari delapan kebijakan, antara lain kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan, kebijakan pengembangan SDM, kebijakan pengamanan wilayah kedaulatan, kebijakan  tatakelola dan kelembagaan, kebijakan peningkatan kesejahteraan, kebijakan ekonomi kelautan, kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan laut, dan kebijakan budaya bahari.

“Beberapa kebijakan tersebut, masih memerlukan turunan produk hukum. Sinkronisasi dari berbagai produk hukum turunan menjadi kebutuhan, karena berbagai perangkat peraturan tumpang tindih,” ujar Suadi.

Lebih lanjut Suadi menyampaikan bahwa dalam tatakelola dan pemanfaatan sumber daya kelautan perlu mempertimbangkan dinamika tatakelola di tingkat internasional. Pasalnya dalam Bab tentang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dalam RUU Kelautan belum menjelaskan aspek tersebut.

Sementara aspek penataan ruang dan perlindungan lingkungan laut menjadi aspek yang sangat penting dalam tatakelola laut, sebagai milik bersama (milik bersama).

“Penataan tersebut harus menyangkut bagian permukaan laut, kolom laut, dan dasar laut untuk menghindari berbagai konflik kepentingan,” imbuh Suadi kepada Tim Komisi IV DPR.

Dibagian akhir, Suadi  menyatakan RUU Kelautan ini mengatur kewenangan yang sangat banyak dan tumpang tindih di sektor kelautan, sehingga dibutuhkan lembaga koordinasi  yang kuat dan tangguh.

“Lembaga yang secara  operasional dapat bekerja dan mengatur dengan baik menjadi suatu kebutuhan,” tegasnya. (sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Pemerintah Tinjau Ulang PP PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan
13-11-2018 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta pemerintah untuk meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang...
Komisi IV Apresiasi Produksi Pala Minahasa Utara
05-11-2018 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengapresiasi hasil produksi tanaman pala di Desa Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi...
Utang Kurang Bayar Pemerintah Dominasi Permasalahan Pupuk
05-11-2018 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar menjelaskan, stok pupuk di Gudang Pupuk Kaltim di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi...
Komisi IV Pertanyakan Banyaknya Beras Impor di Bulog Bitung
05-11-2018 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengkritisi banyaknya beras impor yang ada di Gudang Bulog di Kota Bitung,...