KOMISI VI DPR DESAK PEMERINTAH SEGERA REVITALISASI KAPASITAS PABRIK GULA

04-11-2009 / KOMISI VI

 

             Komisi VI DPR mendesak pemerintah agar segera merevitalisasi pabrik berbahan baku tebu di dalam negeri dengan memfokuskan peningkatan kapasitas terpasang pabrik dan peningkatan kualitas gula, melalui cara ini diharapkan tidak hanya menghasilkan gula Kristal putih tetapi juga mampu menghasilkan gula Kristal rafinasi, rendemen minimal 10 persen.

Demikian salah satu butir catatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, di Gedung Nusantara I, Rabu (4/11)

            Airlangga menambahkan, Komisi VI DPR mendorong perlunya revitalisasi tanaman tebu yang fokus pada varietas perbaikan yang diikuti dengan pola tanam yang benar dan pemetaan bulan tanam.

            Dalam rangka meningkatkan daya saing industri gula nasional, Komisi VI DPR meminta kepada pemerintah menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu dengan harga HET serta menyediakan permodalan usaha bagi petani dengan beban bunga yang lunak.

            Komisi VI DPR juga meminta kepada pemerintah agar merevitalisasi infrastruktur irigasi yang sudah hancur dan kacau yang bersumber dari APBN.

            Sementara Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil dihadapan anggota Komisi VI DPR mengatakan, revitalisasi pabrik gula harus dilakukan, karena seluruh pabrik gula milik BUMN peralatannya, mesin-mesin dan bagunan fisiknya sudah sangat tua. Pemerintah sudah membuka kran pendanaan melalui skim pinjaman ke bank pelaksana yang diatur oleh pemerintah. Tetapi kurang direspon oleh PTPN dan PT Gula karena keberatan sistem dengan sistem pinjaman komersial/bunga tinggi.

            Menurutnya, pemerintah memberikan dana untuk revitalisasi dengan penyertaan modal pemerintah, sumber dananya di dapat dari bea masuk impor row sugar maupun white sugar.

            Dia menambahkan, APTRI juga mengadakan monitoring peredaran gula di pasar/konsumen, terutama di daerah-daerah atau wilayah yang berdekatan dengan Negara tetangga. Bilamana menemukan gula illegal yang beredar, maka APTRI memberikan masukan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan pengamanan dan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

            Menurutnya, program pemerintah tentang swasembada gula harus disukseskan, karena gula merupakan kebutuhan bahan pokok masyarakat. Disamping itu pabrik gula yang berbasis tebu merupakan industry yang mempunyai multiplayer efec economi yang sangat luas. Diantaranya, penyerapan tenaga kerja (padat karya), mengoptimalkan pendapatan lahan marginal/lahan kering, menambah pendapatan devisa Negara, dan multi efek ekonomi yang tidak langsung terlibat dengan pabrik. (Iwan)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Perlu Maksimalkan Sektor Energi
02-12-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai potensi kekayaan alam Indonesia dalam bidang energi dan batu bara...
PT RNI Harus Punya ‘Roadmap’ yang Jelas Sebelum Jadi Holding BUMN Pangan
01-12-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta perbaikan dari sisi korporasi calon Holding BUMN klaster Pangan. Calon Perusahaan Holding...
Lamhot Sinaga Usulkan PTPN Berbasis Komoditas
01-12-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup diklasifikasikan berbasis komoditas perkebunan strategis nasional...
BUMN Asuransi Harus Jaga ‘Good Governance’
30-11-2020 / KOMISI VI
Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN menekankan agar BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi menyelenggarakan manajeman secara...