Jangan Dibawa ke Ranah Politik

05-11-2009 / PIMPINAN

                      Wakil Ketua DPR Anis Matta menilai kasus penahanan Bibit-Chandra banyak menuai intervensi dan kerancuan antara proses hukum yang berjalan dengan opini publik di masyarakat. "Sebaiknya kasus ini jangan dikaitkan pada ranah politik tetapi kedepankan ranah hukum yang berlaku,"kata Anis Matta seusai menerima Deputy Chief of Mission Embassy Of  Singapore Lim Hong Huai di Gedung Nusantara III, Kamis, (5/11).

                       Menurut Anis, pengunduran diri Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga dan Kabareskrim Susno Duadji membuktikan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap proses yang berjalan saat ini. "Hal ini dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan,"katanya.

                       Dia menambahkan, kasus ini bukan persoalan institusi KPK dan Kapolri melainkan kasus serupa Kasus BI, Mantan Kapolri dan penahanan Aulia Pohan. 

                      Menyinggung pertemuan dengan Deputy Chief of Mission Lim Hong Huai, dia mengatakan, pertemuan ini hanya silaturahmi biasa atau biasa disebut courtesy call. "mereka mengucapkan selamat atas terpilihnya saya sebagai wakil ketua DPR,"paparnya.

                     Selain hal tersebut, Anas menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas diskusi soal perkembangan politik aktual seperti penahanan Bibit Chandra dan sikap DPR terhadap persoalan tersebut. (si) foto : Doeh


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Minimalisir Korban Bencana, Pemerintah Harus Sigap Mitigasi dan Penanganannya
01-12-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah memantau cermat pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam di sejumlah daerah....
Kehadiran Negara di Pelosok Tanah Air Berikan Rasa Aman
30-11-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyayangkan penyerangan dan aksi teror yang menewaskan 4 warga di Desa Lemban Tongoa,...
Azis Syamsuddin Sepakat Reformasi Birokrasi dan Struktural Perlu Dipercepat
30-11-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo terkait urgensi percepatan reformasi birokrasi dan struktural di...
Ketua DPR Minta Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Tegaskan Prokes Covid-19
27-11-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta penyelenggara dan pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 menegaskan protokol kesehatan...