Pemerintah Diminta Optimalkan Energi Alternatif

09-11-2009 / LAIN-LAIN

            Anggota Komisi VII DPR RI, Irna Narulita (F-PPP) meminta pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi alternative selain energi fosil yang dinilai mudah habis. Hal tersebut dikatakan Irna saat Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya (F-Partai Demokrat), di DPR, Senin (9/11).

            Irna menilai, pemerintah lebih banyak mengolah energi yang tidak bisa diperbaharui. Padahal menurutnya, Indonesia memiliki banyak energi alternative yang dapat diperbaharui seperti energi panas bumi, yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

            “Saya melihat pemerintah belum memanfaatkan energi panas bumi secara maksimal sebagai energi alternative, karena itu saya minta pemerintah untuk lebih memanfaatkan energi tersebut untuk menggantikan sumber energi yang berasal dari fosil,” kata Irna.

            Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh menjelaskan, untuk mengurangi pemanfaatan energi yang berasal dari fosil yang mudah habis, pemerintah telah melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, khususnya minyak tanah untuk dialihkan ke gas.

            Sementara itu, Dewi Aryanti Hilman (F-PDIP) mengeluhakn seringnya PT. PLN melakukan pemadaman listrik di wilayah Jakarta. Hal tersebut menurutnya sangat mengganggu aktifitas masyarakat dan industri. Dirinya meminta Menteri ESDM untuk menindaklanjuti permasalahan ini kepada PT. PLN.

            Beberapa Anggota Komisi VII DPR juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan eksport batu bara ke luar negeri dari pada untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang begitu sangat besar.(olly)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...