Komisi VII Minta PLN Sosialisasikan Jadwal Pemadaman

16-11-2009 / LAIN-LAIN

Komisi VII DPR meminta PT PLN (Persero) agar mensosialisasikan jadwal pemadaman lampu. “Pemadaman inikan tidak hanya sekali, sebaiknya PLN memberitahukan setiap akan terjadi pemadaman lampu,” kata Anggota Komisi VII Asfihani saat RDP dengan Dirut PLN dari Fraksi Demokrat di Gedung Nusantara, Senin (16/7)

            Asfihani mengusulkan PLN menjalin kerjasama dengan berbagai media, terutama media televisi. Dengan adanya kerjsama itu, lanjut dia, PLN dapat dengan leluasa mengumumkan jadwal pemadaman listrik.

            “PLN bisa mengumumkan rencana pemadaman itu minimal dalam running text, supaya masyarakat mengetahui dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya,” terang Politisi dapil Kalimantan ini.

            “Tapi bila sudah diumumkan, PLN harus konsisten terhadap pengumuman itu. Artinya tidak ada perubahan jadwal mati lampu maupun jadwal hidup kembalinya,” tegasnya           

            Dikatakannya, sejauh ini sangat banyak keluhan dari masyarakat akibat pemadaman listrik yang sering terjadi secara tiba-tiba. Masyarakat merasa dirugikan mengingat banyak kerusakan berbagai barang elektronik, begitu juga usaha-usaha kecil, tidak dapat berjalan.

            Karena itu, Asfihani berharap PLN dapat mencari solusi terbaik dari berbagai masalahnya, baik solusi jangka pendek maupun solusi jangka panjang.

Terkait masalah subsidi, ia meminta PLN dapat menetapkan kreteria yang harus disubsidi, misalnya diatas 6.000 KWH tidak mendapatkan subsidi.

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur PT PLN Facmi Mochtar menyatakan pihaknya menyambut baik dan akan mendalaminya. (sw)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...