Reformasi Birokrasi di Departemen Kehutan harus segera dilakukan

19-11-2009 / KOMISI IV

 

Sebagai pembantu Presiden, yang telah menandatangani kontrak kinerja, Menteri Kehutanan diminta untuk mereformasi Departemen kehutanan, karena apabila tidak lakukan hal ini akan berdampak negatif bagi citra departemen kehutan itu sendiri.

Seperti diketahui bahwa kerusakan hutan terjadi, karena banyaknya  aparat birokrasi yang terlibat, bekerjasama dengan para pengusaha.   

”Kami minta untuk program seratus hari kerja kedepan, menteri telah membuktikannya, menindak aparat dijajarannya yang terlibat pengruaakan hutan,”  ungkap anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat,  Nani Sulistyani pada Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, yang dipimpin Akhmad Muqowam, Rabu (18/11), di Gedung DPR RI.

“Program 100 hari menteri kehutanan adalah melakukan Reformasi Birokrasi,  dengan menindak meninjau kembali semua kebijakan dan peraturan menteri kehutanan, selama ini yang tidak konsisten dan bertentangan dengan apa yang diharapkan dalam pengembangan kehutanan yang akan datang”, tambah Wan Abu Bakar dari Fraksi Partai  Persatuan Pembangunan.    

Indonesia saat ini merupakan negara tertinggi kehilangan hutannya, tingkat deportrasi Indonesia ke tiga di dunia, karena mengalami kerusakan 1, 8 juta hektar per tahun dari 140 juta hektar. Agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi, rehabilitasi hutan segera dilakukan, terutama bekas-bekas HPH yang tidak berfungsi dan beroperasi lagi.  Meninjau Status Izinnya,  masyarakat semakin sulit mendapat lahan, sementara program tanaman hutan rakyat tidak berjalan, malah HTI yang diberi izin selama ini tidak terkontrol bahkan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Menteri harus menyelesaikan masalah HTI, mengaudit kembali perusahaan-perusahaan yang memegang izin Industri pengelolaan hutan,  berapa kebutuhan bakan baku yang diperlukan perusahaan-perusahaan Pulp and Paper. Karena diduga HTI ini telah melampaui batas lahannya, tapi masih menggunakan hutan alam. Padahal kita sudah konsisten dengan regulasi dan kebijakan yang ada bahwa kita harus menghentikan Penggunaan Hutan Alam, sementara  pemerintah memperpanjangnya sampai tahun 2014. Sementara hutan kita tidak mecukupi lagi, jelasnya.  

minta dukungan dpr ri

Menteri Kehutanan  RI, Zulkifli Hasan dihadapan para anggota Komisi IV DPR mengungkapkan, bahwa Rencana Kerja dan anggaran Departemen Kehutanan tahun 2010 diarahkan untuk membiayai kegiatan dasar yang meliputi belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran, kegiatan prioritas nasional bidang sebagai bagian dari upaya pencapaian target pembanguan nasional serta kegiatan prioritas penunjang.

Zulkifli Hasan menambahkan, bahwa terkait dengan kontrak kinerja kabinet  Indonesia Bersatu II dengan Presiden RI, untuk memastikan tercapainya prioritas kinerja menteri kehutanan dalam memastikan tercapainya prioritas nasional perlu mendapatkan tambahan alokasi anggaran tahun 2010.

Menteri berharap agar Komisi IV DPR RI mendukung pelaksanaan kontrak kinerja Departemen Kehutanan dalam upaya pencapaian target program kerja 100 hari, dan dukungan terhadap Rencana Strategis Departemen Kehutanan 2010-2014 serta menyetujui penambahan  alokasi anggaran Departemen Kehutanan tahun 2010 sebesar 1,8 triliun, paparnya. (Lss)

 

 

      


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kementerian LHK Diminta Susun Program yang Berdampak Langsung ke Masyarakat
24-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di tahun...
Perlu Pendampingan Terhadap Pemanfaatan Alsintan
23-09-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah memberikan apresiasi terhadap penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) oleh Kementerian Pertanian. Hal ini...
KKP Diminta Evaluasi Kegiatan Pinjaman Luar Negeri
23-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang pendanaannya...
Kementan Diminta Susun Efisiensi Program yang Berdampak Nasional
21-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali satuan unit kegiatan dan melakukan...