224 Anggota DPR Tandatangani Hak Angket Century

20-11-2009 / LAIN-LAIN

     Anggota DPR pengusung Hak angket Century Maruarar Sirait mengatakan, saat ini anggota yang telah menandatangani hak angket sudah mencapai 224 orang.      

     "dengan jumlahnya Partai Hanura 19 orang, PPP sebanyak 16 orang, PKS 16 orang, PAN 12 orang, sementara PKB 3 orang, Gerindra 22 orang, Partai Golkar 53 orang, sedangkan PDIP sebanyak 85 orang," Papar Maruarar saat Koferensi Pers mengenai angket Century, di ruang kordinatoriat DPR RI, Kamis, 19/11).

    Maruarar mengaku optimis anggota yang menandatangani akan mencapai 250 orang, "Saya mengharapkan dapat ditandatangani sebanyak 250 orang anggota dewan,"terangnya.    

    Menurutnya, Hak angket akan berjuang mencari kebenaran terhadap kasus bank Century dan mencari tahu siapa yang memutuskan bail out dan menyatakan sistemik. "ini kita akan cari tahu apakah dari Menkeu, BI maupun Raden Pardede,"paparnya.    

    Dia menambahkan, apakah mereka (Menkeu, BI) adalah pengambil keputusan tersebut atau ada aktor penting dibelakang mereka. "Ini merupakan pelanggaran UU, karena Perpu dicabut tetapi dana tetap cair, dan selain itu adanya kerugian nasabah akibat bail out tersebut,"jelasnya.    

    Sementara pengamat Ekonomi Drajad Wibowo yang juga mantan Anggota DPR, mengatakan, Presiden SBY harus segera memanggil Wakil Presiden, Sri Mulyani untuk mendapatkan pernyataan yann jelas. "Melalui cara ini dapat memberikan gambaran objektif soal Bank Century,"paparnya.    

    Menurut Drajad, Apabila lembaga atau insitusi negara dapat berjalan efisien kita tidak harus membentuk semacam tim pencari fakta. "Kita mengharapkan hak angket dapat berbuat banyak dalam membuka informasi terkait Bank Century,"jelas Drajad.    

    Ekonom senior Kwik Kian Gie menilai Kasus Bank Century tidak tertutup kemungkinan merupakan model kejahatan perbankan yang dilakukan untuk kepentingan politik tertentu. "Mengusut dana besar yang digunakan kepentingan politik memang sulit jika lewat Bank,"katanya.    

    Modus kejahatannya, papar Kwik, mereka mencari Bank yang pemiliknya mau diajak bekerjasama sebagai tempat pencucian uang. "Tinggal cari Bank kemudian berikan fee besar,"katanya.    

    Kedua, yaitu adanya jaminan pasang badan dari penguasa. "Penguasa tinggal bilang lakukan saja akan saya lindungi,"terang Kwik. (si)  


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...