Dunia Penerbangan Indonesia Banyak Bolongnya

03-03-2015 / KOMISI V

Masalah penerbangan menjadi konsen Komisi V DPR  dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Keselamatan, Keamanan dan Peningkatan Kualitas  Penerbangan. “ Komisi V melihat dunia penerbangan kita banyak bolongnya sehingga harus direformasi mulai dari sektor hulu. Kita minta Kemenhub mulai bekerja menata regulasi ,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia kepada wartawan di sela-sela memimpin kunjungan kerja ke Sumsel dan Bengkulu, baru-baru ini.

Menurut politisi PKS ini, regulasi perlu segera dilakukan bukan hanya sebagai pencitraan dan membuat Humas yang baik sehingga terjadi diaolog yang terbuka dengan Kemenhub dan elemen yang terkait dengan dunia penerbangan.

Dalam reses masa persidangan II tahun 2014-2015, Tim Komisi V menitikberatkan pemantauan pembangunan infrastruktur, selain jalan trans Sumatera, pembangunan jalur ganda (doble track) KA di Sumsel, juga  berdialog dengan jajaran Otoritas Bandara Wilayah VI, Direksi AP II serta meninjau langsung  perluasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, bandara Salampari di Kabupaten Musi Rawas dan Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu.

Anggota Komisi V Sukur Nababan  mengharapkan, bagaimana seluruh system penerbangan berjalan dengan baik.  Salah satu rekomendasi Komisi V adalah, dengan liingkup kerja yang sangat luas sementara SDM terbatas dan kualitas  yang belum menunjang  serta  masalah navigasi adalah  problem penerbangan kita.

“  Kita perlu perbaiki, dengan focus bagaimana memastikan semua system regulasi bisa berhasil dengan baik, sehingga resiko penerbangan keamanan dan keselamatan harus diatas segala-galanya, “ tambah Sukur.

Kepada Tim Komisi V, jajaran Otoritas Penerbangan Wilayah V mengakui, di daerah hanya bisa menerima keadaannya saja sementara ijin penerbangan ditentukan oleh pusat, dan selama ini kalau ada air line yang bermasalah tidak ada law enforcement. Kalau air line bermasalah diberi sanksi akan jera dan tak mau melakukan lagi. Kasus seperti terjadi lagi dan  berulang sementara tidak ada sanksi, pencabutan.

Masalahnya menurut dia, sudah muncul  dari menteri yang lama ke menteri yang baru. “ Contohnya masalah narkoba, ada hukuman mati, selesai. Karena itu kalau Menhuib memberi sanksi tegas, maka otoritas bandara termasuk yang ada di daerah akan melaksanakan,” ujarnya.

Pajabat Otoritas Bandara Wilayah VI yang juga mantan pilot ini menegaskan, pernah meng-grounded 40 pilot yang over time selama  4 bulan sehingga banyak pesawat tidak terbang. Ditegaskan kembali, tindakan tegas bagi air line yang melanggar yang berdampak pada terlantarnya penumpang, harus ada keberanian. “ Jadi sekali lagi, ini kewenangan pusat, di daerah tinggal melaksanakan,”  ujarnya menambahkan. (mp), foto : mastur prantono/parle/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Infrastruktur Transportasi Harus Dukung Konektivitas dan PSO
14-11-2019 / KOMISI V
Komisi V DPR RI terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan transportasi yang harus dimaksimalkan perannya dalam rangka mendukung konektivitas berbasis...
Komisi V Komitmen Dorong Pembangunan Infrastruktur Kalbar
13-11-2019 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abbdullah Alkadrie memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas...
Komisi V Tegaskan Pentingnya Ketersediaan Sumber Daya Air
13-11-2019 / KOMISI V
Sumber daya air dan konektivitas berupa jalan dan jembatan, menjadi salah satu program dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan...
Komisi V Minta Realisasi Anggaran 2019 PUPR Dipercepat
13-11-2019 / KOMISI V
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2019 untuk...