NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 1

Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal-3 dibuktikan 
semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 37 Tahun 2008 tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut Dan Udara Disempurnakan oleh PMK No. 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut Dan Udara.
2. Pasal 6

Investasi dari dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diatur oleh Menteri.
- Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, http://jdih.dephub.go.id/ dan https://jdih.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Senin, 28 September 2020 Pukul 13:00 WIB
3. Pasal 7

Jumlah besarnya uang iuran wajib dan besarnya jumlah ganti rugi tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya dari Undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang -