NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 35 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/peraturan/pp.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta, yang diakses pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 14.45 WIB.
2. Pasal 38 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/pp.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta,
yang diakses pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB.

Program Penyusunan PP Tahun 2016 berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016.
3. Pasal 44 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya -
4. Pasal 53 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/pp.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta, yang diakses pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 15.30 WIB.
Program Penyusunan PP Tahun 2018 berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2018.
5. Pasal 56 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 dan No. 26 Tahun 2015 tentang Pelakanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem ElektronikPeraturan Bersama Menteri Hukum dan Ham dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2015, No. 26 Tahun 2015 tentang Pelakanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
6. Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait -
7. Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait -
8. Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait -
9. Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait -
10. Pasal 83 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual -
11. Pasal 86 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/pp.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta, yang diakses pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016, dimasukkan dalam Program Penyusunan PP Tahun 2016 (RPP tentang Tata Cara Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait). RPP tersebut sudah diterbitkan menjadi PP, namun di dalam PP tersebut tidak ditentukan sebagi PP peraturan pelaksana dari ketentuan pasal ini.

Adapun terkait lisensi terdapat PP No. 38 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanian Lisensi Kekayaan Intelektual
12. Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif -