NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 13 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada Jumat, 2 Oktober 2020 Pukul 13.20 Wib.
2. Pasal 19 ayat 2

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri
-Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/
Dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada Jumat, 2 Oktober 2020 Pukul 13.26 Wib.
3. Pasal 27 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritim diatur dalam peraturan pemerintah.
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.p dan https://jdih.setneg.go.id/ pada Jumat, 2 Oktober 2020 Pukul 13.31 Wib.
4. Pasal 32 ayat 5

Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2020 tentang BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT Sudah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bangunan dan Instalasi di Laut
5. Pasal 33

Pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang sudah tidak berfungsi.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2020 tentang BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT Pasal 33 tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana, namun dalam Peraturan Pemerintah terdapat pelaksanaan Pasal 33.
6. Pasal 36 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada Jumat, 2 Oktober 2020 Pukul 13.37 Wib.
7. Pasal 38 ayat 2

Ketentuan mengenai pembentukan Kelautan pusat fasilitrs serta tugas, kewenangannya, dan pembiayaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada Kamis, 2 Oktober 2020 Pukul 13.44 Wib.
8. Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional PP No.32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut
9. Pasal 47 ayat 4

Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2020 tentang BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT Peraturan ini tidak menjelaskan secara jelas amanat dari Pasal 47 ayat (4) namun di dalam Peraturan ini diatur mengenai izin lokasi di laut.


Pasal 7
(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
a. lzin Lokasi; dan
b. Izin Ltngkungan.
(2) IzinLokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. lzin Lokasi perairan pesisir, untuk pendirian
dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di
Laut di sebagian perairan pesisir; dan
b. Izin Lokasi di Laut, untuk pendirian dan/atau
penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di
Wilayah Pbrairan dan Wilayah Yurisdiksi.
10. Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut -
11. Pasal 69 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada Jumat, 2 Oktober 2020 Pukul 13.49 Wib.
12. Pasal 70 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ pada Jumat, 2 Oktober 2020 Pukul 14.10 Wib.