NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 13 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.kemenkeu. go.id/#/home,
http://peraturan.go.id/ peraturan/permen.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Pukul 08.30 WIB.
2. Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
http://peraturan.go.id/ peraturan/permen.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Pukul 08.45 WIB.
3. Pasal 20

(1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan, tetapi telah ditetapkan Permenkumham yang substansinya mengatur pasal ini.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/peraturan/index-permen.html?PermenSearch dan http://jdihn.bphn. go.id/penelusuran/ www/index.php/web/ result?q=peraturan +menteri+hukum+ dan+ham+paten yang diakses pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Pukul 09.00 WIB
4. Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, Pukul 14.10 WIB :

Oleh karena ketentuan Pasal ini mengamanatkan peraturan pelaksana diatur dalam bentuk Peraturan Menteri (konsideran menimbang huruf b PP No. 18 Tahun 2020), maka telah ditetapkan PP No. 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten Dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk Dan Isi Surat Paten.
PP tersebut mencabut :
- PP No. 34 Tahun 1991 tentang
Tata Cara Permintaan Paten; dan
- PP No. 11 Tahun 1993 tentang Bentuk Dan Isi Surat Paten
5. Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten -
6. Pasal 33 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten -
7. Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan divisional Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten -
8. Pasal 43 ayat 3

Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten -
9. Pasal 53 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengangkatan dan pemberhentian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
http://peraturan.go.id/ peraturan/permen.html, https://bphn.jdihn.go.id/pencarian?q=peraturan+menteri+hukum+dan+ham, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Pukul 09.45 WIB.
10. Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten -
11. Pasal 61 ayat 5

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten -
12. Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten -
13. Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan banding Paten serta permohonan banding atas pemberian Paten diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten -
14. Pasal 74 ayat 5

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Pukul 10.20 WIB.

Substansi Pasal ini mengamanatkan PP, namun terdapat Perpres No. 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten yang merupakan Perlak dari UU terdahulu yang mengatur substansi Pasal ini.
15. Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/permen.html, http://peraturan.go.id/pp.html?page=7, https://bphn.jdihn.go.id/pencarian?q=peraturan+menteri+hukum+dan+ham, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Pukul 10.40 WIB.

Substansi Pasal ini mengamanatkan Perlak berupa Permen, namun ada
PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, yang mengatur substansi Pasal ini.
16. Pasal 88 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai format keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten -
17. Pasal 92 ayat 2

Ketentuan mengenai besaran Imbalan dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten -
18. Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Lisensi-wajib diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten -
19. Pasal 108 ayat 2

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Pukul 10.50 WIB.
20. Pasal 109 ayat 3

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html/database-peraturan/peraturan-presiden.html, https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Pukul 11.00 WIB.

Merupakan Program Penyusunan Peraturan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2017.
21. Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html/database-peraturan/peraturan-presiden.html, https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Pukul 11.10 WIB.

Merupakan Program Penyusunan Peraturan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2017.
22. Pasal 126 ayat 4

Pengecualian pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
23. Pasal 129 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
24. Pasal 168 ayat 3

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
http://peraturan.go.id/permen.html, https://bphn.jdihn.go.id/pencarian?q=peraturan+menteri+hukum+dan+ham, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Pukul 11.25 WIB.

Terdapat PP No.2 Tahun 2005 tentang Konsultasn Hak Kekayaan Intelektual yang mengacu pada UU Paten sebelumnya.