NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 3

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional penambahan perlak:
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

PP Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

diakses pada Kamis, 30 April 2020
2. Pasal 7 ayat 3

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Belum diterbitkan yang terbaru
diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020
3. Pasal 7 ayat 3

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

belum diterbitkan yang terbaru
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020
4. Pasal 8 ayat 3

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya penambahan perlak:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

diakses pada Kamis, 30 April 2020
5. Pasal 9 ayat 2

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham.
-Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
6. Pasal 10 ayat 2

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.06 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi -
7. Pasal 10 ayat 2

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial -
8. Pasal 11 ayat 2

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
9. Pasal 12 ayat 2

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.
-Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
10. Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
11. Pasal 19 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
12. Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
13. Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
14. Pasal 46 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
15. Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Belum ditetapkan PP baru
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
16. Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

belum ditetapkan PP baru
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
17. Pasal 62 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan PNBP diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
18. Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB