NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal I angka/huruf 16

Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 95B sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 95B ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https:// jdih.setkab.go.id/, http://www.dpr.go.id/jdih/peraturan-dpr, https://dpd.go.id/ dan http://peraturan.go.id/pp.html
yang diakses pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 Pukul 15.40 WIB.
2. Pasal I angka/huruf 3

Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional-
3. Pasal I angka/huruf 5

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 ayat (2) : Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019 -
4. Pasal I angka/huruf 9

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 55 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Presiden diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https:// jdih.setkab.go.id/ dan http://peraturan.go.id/pp.html
yang diakses pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 Pukul 15.30 WIB.

Namun sebelum diundangkannya UU ini, telah diterbitkan Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pasal I angka/huruf 3

Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https:// jdih.setkab.go.id/ dan http://peraturan.go.id/pp.html
yang diakses pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 Pukul 14.30 WIB.

Namun sebelum diundangkannya UU ini, telah diterbitkan Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pasal I angka/huruf 6

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https:// https://jdih.setkab.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://peraturan.go.id/pp.html
yang diakses pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB.

Namun sebelum diundangkannya UU ini, telah diterbitkan Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pasal I angka/huruf 8

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https:// jdih.setkab.go.id/ dan http://peraturan.go.id/pp.html
yang diakses pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 Pukul 15.15 WIB.

Namun sebelum diundangkannya UU ini, telah diterbitkan Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.