NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 8 ayat (7)

Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum PP 122/2015 merupakan peraturan pelaksana UU 11/1974. Pasal 76 huruf b UU SDA mengatur peraturan pelaksana ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini.
2. Pasal 8 ayat (8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum PP 122/2015 merupakan peraturan pelaksana UU 11/1974. Pasal 76 huruf b UU SDA mengatur peraturan pelaksana ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini.
3. Pasal 19 ayat (5)

Penugasan Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum PP 122/2015 merupakan peraturan pelaksana UU 11/1974. Pasal 76 huruf b UU SDA mengatur peraturan pelaksana ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini.
4. Pasal 19 ayat (6)

Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta SembadaPerda Kab Sleman 1/2019 ditetapkan sebelum UU SDA diundangkan, dan dalam Konsiderannya tidak menyebutkan amanat UU SDA maupun UU 11/1974.
5. Pasal 20 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan dan pengambilalihan tugas dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
6. Pasal 22 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan Wilayah Sungai diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
7. Pasal 22 ayat (6)

Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
8. Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
9. Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
10. Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
11. Pasal 39 ayat (8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, program Pengelolaan Sumber Daya Air, dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada iyat (2) sampai dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
12. Pasal 40 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
13. Pasal 41 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020
14. Pasal 43 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
15. Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan perizinan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 serta perizinan penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
16. Pasal 54 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
17. Pasal 56 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
18. Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
19. Pasal 61 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
20. Pasal 62 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
21. Pasal 63 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
22. Pasal 65 ayat (9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
23. Pasal 65 ayat (10)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan dewan Sumber Daya Air provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB
24. Pasal 66 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan pedoman pembentukan wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 17:15 WIB